Ada Situs Adat yang Terdampak, Dua Nagari di Sumbar Tolak Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

PADANG, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sehari setelah Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang di Riau (5/1), Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi langsung menggelar rapat dengan jajarannya.

 

Rapat digelar bersama Pemkab 50 Kota, DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rapat juga diikuti oleh konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) 

 

Pembahasan terkait pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang masih dihadapi dengan penolakan beberapa warga Sumbar. Warga yang keberatan dengan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berasal dari daerah 50 Kota.

 

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi melalui situs resmi Pemprov Sumbar, mengatakan bahwa semula ada 5 nagari di Kabupaten 50 Kota yang keberatan dengan pembangunan jalan tol Padang-Sumbar dan kini  sisa tinggal 2 nagari lagi. 

 

“Untuk solusi dari masalah ini, Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini,” lanjut Mahyeldi.

 

Rapat sekaligus mencari jalan keluar dari permasalahan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti. 

 

“Hal ini menjadi rumit maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini,”kata Mahyeldi.

 

Hanya saja Pemprov Sumbar masih optimis permasalahan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. “Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi InsyaAllah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan.” lanjut Mahyeldi.

 

Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekda Kabupaten 50 Kota, Widya Putra menjelaskan bahwa pihaknya optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari pemerintah di Sumbar untuk menyelesaikan masalah ini. 

 

“Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” Ucap Widya.

 

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat Sumbar. “Mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak,” ujar Evi.

 

Hingga saat ini DPRD belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. “Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.

 

Sehari sebelum Gubernur Sumbar menggelar rapat membahas penolakan warga Sumbar akan tol Padang-Pekanbaru, Rabu 4 Januari 2023 Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang menghubungkan Provinsi Riau dan Sumbar.

 

Tol Pekanbaru - Bangkinang memiliki panjang 30,9 Kilometer. Tol ini merupakan bagian dari ruas  tol Pekanbaru-Padang. "Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada siang hari ini saya resmikan Jalan Tol ruas Pekanbaru - Padang Seksi Pekanbaru - Bangkinang di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau," ujar Presiden Jokowi lalu diiringi dengan suara sirine.

 

Ini merupakan jalan tol kedua yang dibangun setelah sebelumnya dibangun tol Pekanbaru-Dumai. Kata Jokowi Tol Pekanbaru-Dumai sudah beroperasi sangat baik dengan dengan traffic kendaraan sudah melebihi  7.507 kendaraan.

 

Sementara jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang ini menghubungkan dua provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Tol ini merupakan sirip atau bagian dari koridor pendukung Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan daerah yang berada di Provinsi Riau dan Sumatera Barat.

 

Tol Pekanbaru - Bangkinang ini  juga telah memangkas waktu tempuh dari sebelumnya satu setengah jam menjadi 30 menit perjalanan.

 

Bahkan Presiden Jokowi langsung membuktikan sendiri waktu tempuh tol ini. Jika sebelumnya Pekanbaru - Bangkinang memakan waktu 1,5 jam, saat dibuktikan oleh Jokowi, hanya membutuhkan waktu tak sampai setengah jam. "Tadi saya cek sendiri 23 menit,” kata Presiden Jokowi

 

Seperti kita ketahui, sambungan jalan tol trans Sumatera dimulai dari Provinsi Lampung hingga ke provinsi paling ujung Sumatera yaitu Aceh. 

 

Sumatera akan dibentang oleh 24 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 2.836 km dan ditargetkan bisa beroperasi penuh pada tahun 2025 mendatang. 

 

Hingga Desember 2022 telah beroperasi sekitar 549 km tahap 1 jalan tol trans Sumatera di beberapa Provinsi diantaranya Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara dan Aceh.

 

Ruas jalan tol trans Sumatera yang masih dalam tahap konstruksi ada 515 km.  Sehingga total ruas jalan tol yang sudah beroperasi dan sedang dalam tahap konstruksi yang tergabung dalam tahap I sepanjang 1.064 Km.

 

Pada tahap II,  ditargetkan tol  sepanjang 574 Km bisa mulai dikerjakan. Tahap II akan fokus pada jalan tol  Betung-Tempino-Jambi dengan panjang 169 Km, jalan tol Jambi-Rengat bentangannya 197 Km dan jalan tol Rengat-Pekanbaru sepanjang 207 Km. 

 

Sementara itu anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero) yakni PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah menyelesaikan konstruksi jalan tol sepanjang 60 Km ruas Jalan Tol Trans Sumatera.

 

Diantaranya Jalan Tol Binjai-Stabat (12 km), Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung (17 km), dan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km).

 

Adapun seksi jalan tol trans Sumatera lain yang masih dikerjakan HKI yakni Tol Binjai-Pangkalan Brandan (46 km), Tol Indralaya-Prabumulih (65 km) dan telah selesai dan diresmikan Presiden Jokowi baru-baru ini yaitu Tol Pekanbaru-Bangkinang.

 

Di tahun 2023, HKI masih konsentrasi menyelesaikan ruas-ruas jalan tol trans Sumatera lainnya seperti  Tol Indralaya - Prabumulih yang diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2023.

 

Dalam rilis resminya, Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti mengatakan, Tantangan menyelesaikan ruas-ruas jalan tol trans Sumatera cukup bervariasi.  Di proyek Tol Binjai-Pangkalan Brandan Zona II-IV misalnya, pihak HKI  harus menghadapi tantangan terkait anomali tanah, kontur yang ekstrem dan curah hujan yang cukup tinggi. 

 

Sementara, dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Indralaya Prabumulih, HKI harus mampu mengatasi tantangan terkait tanah rawa yang cukup panjang di daerah pembangunan jalan tol tersebut dan tanah lunak di ujung trase. (*)

 

Sumber: