Tahapan Pilwako Terancam

NPHD Tak Kunjung Ditandatangani

JAMBI-Tahapan Pilwako Jambi yang semestinya akan dimulai akhir November ini terancam terhambat karena persoalan anggaran.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Walikota Jambi dan Ketua KPUD Kota Jambi.

Ketua KPUD Kota Jambi, Ratna Dewi saat dikonfirmasi harian ini mengatakan, berdasarkan edaran Mendagri, idealnya pencairan dana untuk Pemilukada ini dilakukan satu bulan sebelum tahapan dimulai.

“Karena tahapan akan dimulai 29 November ini, idealnya anggaran sudah dicairkan 29 Oktober kemarin. Tapi sekarang penandatanganan NPHD belum juga dilakukan,” ujarnya.

Menurut Ratna, pihaknya belum juga mendapatkan kepastian soal kapan akan dilakukannnya penandatangan NPHD tersebut.

“Kabarnya mau berbarengan dengan Panwaslu dan pihak kepolisian, kita tunggu saja. Kendalanya ini dibagian keuangan, kalau Sekda dan Walikota sudah tidak ada masalah lagi,” sebutnya.

Dengan demikian, kata Ratna pelaksanaan tahapan Pilwako bisa terhambat. “Kalau NPHD belum ditandatangani, tahapan belum bisa dilaksanakan. Bisa saja tahapan terancam,” katanya.

Dalam NPHD tersebut nantinya akan tercantum seluruh nominal anggaran untuk perebutan BH 1 AZ tersebut. Di APBD Perubahan 2012 dianggarakan senilai Rp 331 Juta dan sisanya sekitar Rp 21 Milyar akan dianggarkan di APBD Murni 2013.

Sedangkan untuk tahapan yang akan dimulai pada 29 November ini yakni, launching dan pleno penetapan tahapan Pilwako, kemudian regulasi Pemilukada. Selanjutnya Desember mendatang baru dilakukan perekrutan Petugas pemilih kecamatan (PPK) dan petugas pemungutan suara (PPS).

(cas)

Sumber: