Telepon SBY Disadap, Dubes RI Ditarik

JAKARTA- Belum reda isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia, muncul kabar mengejutkan bahwa pemerintah negeri Kanguru tersebut juga menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan orang-orang dekat Presiden. Penyadapan tersebut diberitakan dua media besar Australia, yakni situs radio ABC dan koran Guardian Australia. Hal tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia.

      Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menuturkan, Presiden SBY langsung menginstruksikan menteri dan pejabat terkait untuk segera menangani hal tersebut. “Saat ada aksi penyadapan oleh negara tertentu terhadap Indonesia diangkat atau diberitakan, Presiden segear menginstruksikan jajaran terkait khususnya Menlu dan Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional) untuk melakukan telahan dan meminta klarifikasi terhadap pihak yang dimaksud (Australia),”jelas Julian saat dihubungi, kemarin (18/11).

      Julian melanjutkan, saat ini, Kemenlu dan BIN tengah melakukan sejumlah langkah terkait berita penyadapan tersebut. Soal detail langkah-langkah yang dilakukan kedua lembaga tersebut, Julian belum bisa bicara banyak. “Yang jelas Kemenlu dan BIN sedang bekerja dan merumuskan langkah lebih lanjut sesuai dengan perkembangan di lapangan. Untuk lebih lanjut bisa dijelaskan oleh Kemenlu dan BIN,”tegasnya.

      Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, berita penyadapan tersebut harus segera diklarifikasi oleh pihak Australia. Hal tersebut cukup krusial untuk dilakukan, karena berita penyadapan tersebut mengancam hubungan bilateral kedua negara. “Pemerintah Australia perlu klarifikasi hal ini ke Pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Adanya berita tersebut saja sudah berpotensi menganggu hubungan (Indonesia –Australia),”jelas Faizasyah di Jakarta, kemarin.

    Sementara itu, Kemenlu memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan memanggil pulang duta besar (Dubes) RI di AustraliaNadjib Riphat Kesoema. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai penunjukan sikap atas berita penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden RI, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat tinggi di era awal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

   “Kami Memanggil pulang duta besar RI untuk Australia di Canberra untuk melakukan konsultasi dan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Australia,\" ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, kemarin.

    Dalam kesempatan tersebut, Marty menyatakan pemanggilan dubes RI di Canberra itu sebagai langkah tegas sebagai jawaban kekecewaan insiden penyadapan kepala negara RI oleh intelijen Australia. Namun Marty menolak mengatakan jika pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu yang lama. Dia menegaskan bahwa pemanggilan tersebut hanya untuk memperoleh informasi dari duta besar mengenai isu penyadapan yang terjadi.

     “Saya sebutkan istilahnya konsultsai karena untuk memperoleh informasi dari duta besar kita. Jadi tidak cerdas atau tepat kalau kita proklamairkan beliau berada disini satu hari atau dua hari atau tiga hari. Yang jelas Saran saya pada dubes Jangan hanya membawa cabin bag,” tutur Marty.

    Namun, dia mengakui bahwa dirinya menyarankan pada Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema untuk tidak hanya membawa cabin bag saja. Hal tersebut kontan diartikan bahwa dubes Nadjib akan berada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Sebab, yang hanya bisa masuk ke dalam kabin hanya koper dengan volume kecil. Dia menekankan pada Nadjib untuk dapat segera mungkin kembali ke tanah air.

       Sebelumnya, media negeri kanguru tersebut memberitakan bahwa intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Sayangnya berita tersebut hanya berakhir dengan pemanggilan dubes Australia di Jakarta oleh Kementerian Luar Negeri. Namun ternyata, berita penyadapan tersebut kembali dilansir dengan menyertakan nama-nama petinggi negri ini dengan jenis handphone yang digunakan. Berita tersebut kontan membuat pemerintah mengambil langkah tegas pemanggilan duta besar RI di Australia dalam waktu segera mungkin. Pihak pemerintah Australia sendiri tidak melakukan pembelaan dengan menuntut atau melakukan penegasan terhadap media setempat. Hal itu memunculkan dugaan bahwa bocoran mantan kontraktor intelejen Amerika serikan, Edward Snowden itu benar adanya.

       “Pemangilan dubes untuk konsultasi tidak bisa dianggap ringan. Ini menunjukkan sikap tegas dan terukur,” tegas Marty. Selain itu, menurut keterangannya, Indonesia juga akan mengintensifkan pengkajian ulang pertukaran informasi dengan Australia.

    Dalam jumpa pers kemarin, Marty berulang kali melontarkan sindiran terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap petinggi Indonesia. Marty mengatakan, bahwa saat ini bola untuk membawa hubungan kedua negara keluar dari krisis kepercayaan bilateral berada di tangan Australia.“Australia telah melanggar privasi individual, hak asasi manusia, dan melukai hubungan Australia Indonesia,” tutup Marty.

    Di samping memulangkan Dubes RI di Australia, Menkopolhukam Djoko Suyanto menambahkan ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kemenlu. Diantaranya, menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu penyadapan tersebut, membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Pemerintah Indonesia juga meminta Australia untuk menyampaikan official dan public explanation serta komitmen untuk tidak mengulang lagi hal tersebut.

 “Kita juga mereview seluruh kerjasama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia serta mengkaji kerjasama pertukaran informasi antara pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta,”tegas Djoko di Jakarta, kemarin.

Sumber: