PPP Diambang Dualisme

JAKARTA - Persoalan pencapresan akhirnya benar-benar menjadi pemicu pecahnya Partai Persatuan Pembangunan menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Terakhir, kubu penentang Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali bukan hanya merapatkan barisan melawan langkah pemecatan terhadap sejumlah fungsionaris.

       Kelompok yang dikomandani Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy juga telah memutuskan pemberhentian sementara terhadap SDA \"sapaan akrab Suryadharma\". Berdasar keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diselenggarakan di kantor DPP PPP Sabtu (19/4) malam, sepakat diangkat Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi sebagai plt ketua umum.

       Terhadap hasil keputusan yang diambil pada forum yang tanpa dihadiri SDA dan kelompok fungsionaris pendukungnya tersebut, Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha memandang kalau produk pertemuan tersebut tidak legitimate. \"Bagaimana bisa forum seperti itu bisa memberhentikan ketua umum? Ketua umum itu hanya bisa diberhentikan di forum muktamar,\" tegas Syaifullah saat dihubungi kemarin (20/4).

       Dia lalu memaparkan tentang latar belakang ketatnya ketentuan terbaru di PPP tentang penggantian jabatan ketua umum. Sebagai partai yang ditopang oleh empat kekuatan politik Islam dalam pembentukannya (NU, Perti, Parmusi, dan PSII), PPP memang rawan konflik. Karena itu, dalam beberapa muktamar terakhir, upaya mengganti ketua umum ditetapkan hanya bisa dilakukan di forum muktamar.

       \"Apalagi ini yang menggalang cuma Romi (Romahurmuziy, Red), dia itu siapa? Baru pernah menjadi sekjen saja sudah macam-macam. Kalau dia yang diberhentikan itu bisa, dia cuma dipilih oleh formatur yang ketua umum sebagai ketuanya,\" sindir Syaiful.

       Dia lalu menuding kalau gerakan sejumlah fungsionaris PPP merongrong SDA disponsori oleh pihak-pihak luar yang tidak berkenan dengan langkah politik partainya terakhir. Terutama, berkaitan dengan kedekatan SDA dengan Prabowo Subianto beberapa waktu terakhir. \"Sudahlah, mari semua kembali ke jalan yang benar, kita kembali ikuti ulama dan kiai, jangan malah hanyut dalam permainan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan partai ini untuk kepentingan mereka,\" ucapnya.

       Ribut-ribut di internal PPP awalnya dipicu kekecewaan sejumlah fungsionaris atas keputusan SDA hadir di kampanye Partai Gerindra saat masa kampanye terbuka di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 23 Maret 2014, lalu. Sesaat setelah pileg 9 April, beberapa elit DPP dan DPW kemudian memulai gerakan dengan melakukan pertemuan di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (13/4) lalu. Salah satu kesepakatan di pertemuan itu adalah desakan kepada DPP untuk segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan agenda evaluasi dan pemberian sanksi terhadap SDA.

       Sebelum rapimnas terlaksana, melalui surat keputusan yang ditandatangani SDA bersama Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha, sejumlah fungsionaris dipecat dari jabatannya. Selain Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, ada 4 ketua DPW PPP yang juga dilorot dari jabatannya. Mereka adalah Rahmat Yasin (Jawa Barat), Musyaffa Noer (Jawa Timur), Amir Uskara (Sulawesi Selatan), dan Fadli Nursal (Sumatera Utara).

       Tidak berhenti di situ, Romi yang kemudian juga muncul secara terbuka melawan keputusan pemecataan terhadap sejumlah fungsionaris itu juga akhirnya ikut dilorot jabatannya. Keputusan pencopotan ketua Komisi IV itu diputuskan dlam rapat pengurus harian, bersamaan dengan keputusan pemberian dukungan PPP ke Prabowo Subianto dalam pilpres mendatang.

       Romahurmuziy yang ditemui secara terpisah mengatakan, pemberhentian sementara terhadap SDA adalah sah sesuai dengan AD/ART partai. Selanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan mukernas untuk menormalisasi keadaan dan melakukan evaluasi. Agenda berikutnya adalah pelaksanaan muktamar yang dipercepat yang direncanakan pada awal Mei mendatang.

       \"Karena itu penting untuk pencapresan nanti di mana yang tanda tangan adalah ketua umum. Makanya ada muktamar yang dipercepat,\" kata Romi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

       Dia menegaskan tidak ada kubu SDA dan kubu Romi di dalam tubuh partai berlambang Kabah itu. Romi juga mengatakan, situasi di internal PPP itu tidak akan sampai berujung di pengadilan, seperti yang terjadi pada PKB. \"Kami tidak menyiapkan diri untuk pertarungan di pengadilan. karena yang tadi malam (Sabtu malam, Red) itu sesuai dengan konstitusi partai. Jadi tidak untuk ke pengadilan,\" kata ketua Komisi IV DPR itu.

        Romi mengatakan, dengan keputusan Rapimnas tersebut, posisi PPP kembali pada titik nol dalam peta koalisi menjelang parpol. Termasuk kesepakatan koalisi yang dibangun SDA dengan Gerindra dianggap tidak berlaku. \"Bisa saja nanti PPP akan tetap mendukung Prabowo. (Keputusan Rapimnas) ini bukan Prabowo atau partai apa. Tapi ini soal mekanisme. Tugas sekjen adalah mengawal koridor konstitusional partai,\" katanya.

        PPP, lanjut dia, belum menutup peluang berkoalisi dengan partai manapun. Baik itu tiga partai penghuni tiga besar berdasarkan hasil quick count atau poros keempat yang dimotori partai menengah. Dengan posisi PPP yang diperkirakan mendapatkan sekitar 45 kursi di DPR, Romi mengatakan, pihaknya memilih lebih dulu menunggu bagaimana pembicaraan dengan partai lain untuk berkoalisi, termasuk mengenai rencana pemerintahan mendatang.

Sumber: