Mulai Adu Kuat Tim Sukses Jokowi-JK Petakan Potensi Suara

JAKARTA -  Adu strategi untuk pemenangan pemilu dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden dimulai. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan upaya pemenangan pemilu jika dibandingkan dengan strategi yang disusun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

 Pasangan Jokowi-Hatta kemarin mengadakan rapat koordinasi yang mempertemukan pimpinan partai koalisi. Para sekretaris jenderal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat berkumpul di Kantor DPP Partai Nasdem kemarin (21/5). Mereka mendengarkan paparan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan strategi pemenangan pemilu.

 Cawapres Jusuf Kalla juga hadir sebentar dalam rapat itu. \"Hari ini, intinya menyusun strategi pemenangan,\" ujar Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP PDIP, setelah rapat koordinasi yang berlangsung tertutup. Menurut Tjahjo, dalam rapat tersebut baik Mega maupun Paloh menyampaikan strategi pemenangan partai. Dua strategi itu untuk sementara menjadi catatan sebelum nanti Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Hanura Wiranto menyampaikan hal yang sama. \"Untuk Pak Muhaimin dan Pak Wiranto, rencananya baru besok (hari ini, red),\" kata Tjahjo.

 Dia menjelaskan, strategi pemenangan pasangan Jokowi-JK adalah hal yang rahasia. Namun, dia menyatakan bahwa pemaparan dari Ketum diperlukan untuk menginventarisasi masalah. Sejumlah problem yang ditemui saat pemilu legislatif nanti diatasi dalam upaya pemenangan Jokowi-JK. \"Potensi kemenangannya di mana, sementara ini semua bahan diolah para Sekjen partai,\" jelasnya.

 Hasil pemaparan para Ketum, kata Tjahjo, akan menjadi acuan ke mana pasangan Jokowi-JK terjun langsung untuk berkampanye. \"Nanti ketahuan ke mana Pak Jokowi, ke mana Pak JK,\" jelasnya.

 Model yang dilakukan tim saat ini, kata Tjahjo, adalah mengupayakan pemenangan. Masing-masing parpol punya catatan, mereka memiliki basis massa yang kuat dan lemah. \"Misalnya, Pak Surya Paloh memantapkan Bengkulu, kita memantapkan wilayah lain,\" ujarnya.

 Terkait dengan tim pemenangan partai, Tjahjo menyebut, sampai saat ini belum ada sosok yang ditunjuk sebagai ketua. Sebagai syarat UU Pilpres, Tjahjo menyadari bahwa sosok ketua tim pemenangan harus segera definitif. Selama ini nama-nama seperti mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa disebut sebagai kandidat. \"Nama ketua tim pemenangan definitif Jumat nanti,\" tuturnya.

 Sementara itu, upaya pemenangan pemilu kubu Prabowo-Hatta sedikit banyak memiliki pendekatan yang berbeda. Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menyatakan, upaya pemenangan pemilu Prabowo-Hatta dilakukan dari semua lini. \"Kita akan perkuat pemenangan pemilu di dunia maya, terutama di media sosial,\" ujarnya.

 Menurut Suhardi, potensi partai koalisi juga akan dimanfaatkan. PKS yang memiliki kader militan akan berguna dalam kemampuan pengolahan data. Sementara itu, Partai Golkar memiliki kekuatan jaringan dan struktur yang merata di setiap daerah. \"Golkar memiliki banyak kepala daerah. Kita bisa ajak bersama-sama untuk memastikan kemenangan Pak Prabowo-Hatta,\" tandasnya.

Golkar Minta Jatah 10 Menteri ke Prabowo

Sementara itu, detik-detik akhir Partai Golkar dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak terlepas dari deal-deal politik. Partai berlogo beringin itu bersedia berkoalisi masuk poros Gerindra setelah dijanjikan sedikitnya 10 posisi menteri bila Prabowo memenangkan pilpres.

      Sumber JPNN (Jawa Pos Group) menyebutkan, keputusan diambil Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) setelah gagal meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar memberi kuota delapan posisi menteri. Kuota diminta sebagai timbal balik dukungan Golkar pada pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Megawati sejak awal memang tidak menjanjikan bakal membagi posisi menteri kepada tiga partai anggota koalisi: PKB, Nasdem, dan Hanura.

      Megawati menegaskan bahwa posisi menteri akan diisi kelompok profesional lewat uji kelayakan dan kepatutan. \"ARB (Ical) kecewa tidak ada jawaban dari Ibu Mega,\" ungkap beberapa sumber yang dekat dengan Ical, Selasa (20/5).

      Dampak dari arah dukungan Golkar ke Gerindra ini membuat sejumlah elite politik dan internal Golkar pecah. Diprediksi dua pertiga massa dan kader Golkar tidak mendukung keputusan ARB. \"Mari berhitung anggaplah ada 38 kursi menteri, 10 sudah jadi milik Golkar, sisanya sudah pasti milik PKS, PPP, PAN dan Gerindra, semuanya sudah terbagi,\" kata sumber tersebut.

Sumber: