Pengusaha Ragukan Menperin Baru

                Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P berharap sosok Yasonna mampu menerjemahkan permintaan Presiden Jokowi terkait penguatan pemberantasan korupsi. Deputi Pencegahan KPK itu kembali mengingatkan janji presiden saat kampanye yang menyebut bakal memperkuat lembaga antirasuah. \"Jangan sampai berlawanan dengan apa yang presiden canangkan,\" jelasnya.

                MenkumHAM saat ini memiliki latar belakang yang sama dengan sebelumnya, Amir Syamsuddin. Sama-sama berasal dari partai politik. Johan tidak mau menjawab apakah faktor latar belakang membuat dukungan kepada KPK menjadi minim. Dia yakin, menteri sebagai aparatnya presiden tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang justru memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

                Lebih lanjut dia menjelaskan, ada tiga agenda yang perlu diperhatikan oleh MenkumHAM. Pertama, soal RUU KUHP dan KUHAP yang dinilai melemahkan KPK serta pemberantasan korupsi. Lantas, rencana DPR untuk merevisi undang-undang KPK. \"Terakhir, terkait kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersayarat,\" jelasnya.

                Soal remisi kembali menghangat dalam detik-detik terakhir masa jabatan Amir Syamsuddin. Sebab, ada berbagai koruptor yang mendapat remisi, atau pembebasan bersyarat secara kontroversial.

      Sementara itu Ombudsman RI memberikan lima pesan untuk Kabinet Kerja Jokowi-JK. \"Yang pertama dan paling penting kabinet ini harus berusaha keras mengubah birokrasi dilayani menjadi birokrasi melayani,\" ujar Wakil Ketua Ombudsman Budi Santoso. Menurut dia, perubahan paradigma itu harus sampai kebawah seperti yang selama ini dicontohkan Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

                Selain itu seluruh menteri Jokowi juga harus patuh dan terikat melaksanakan perintah UU 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika hal itu tidak dilakukan maka praktek-pratek mal administrasi yang kerap terjadi di instansi di bawah kementerian seperti selama ini.

                Ombudsman melihat Menteri Koordinator Kementerian juga harus bisa menjalankan fungsi dengan baik. \"Koordinasi antara kementerian harus menjadi prioritas. Dengan begitu implikasinya hal-hal yang bersifat ego sektoral harus ditiadakan,\" ungkap Budi.

                Melalui menteri-menterinya, Jokowi juga diharapkan bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan. Selama ini pos-pos itulah yang kerap terjadi mal administrasi dan berujung pada laporan di Ombudsman baik di daerah maupun pusat.

                Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menilai, selain susunan kabinet, gebrakan awal pemerintahan Jokowi-JK juga dinanti oleh publik. Dalam arti lain, setelah mengumumkan kabinet, Jokowi-JK perlu mengumumkan program dan target 100 hari pertama pemerintahan mereka.

                \" Paling penting dari semua program dan target awal pemerintahan Jokowi-JK adalah kepastian mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,\" kata Bambang.                

                Menurut Bambang, Jokowi-JK mengawali pemerintahan saat ini dengan ketidakpastian terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Ketidakpastian itu menyebabkan publik terus berspekulasi mengenai harga BBM bersubsidi. Pekan lalu misalnya, ada spekulasi bahwa Jokowi-JK akan menaikan harga BBM bersubsidi pada awal November 2014 sebesar 46,1 persen, atau dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter, demi melakukan penghematan sebesar Rp 20 triliun.

      \"Jokowi-JK harus merubah ketidakpastian ini menjadi sebuah kepastian agar masyarakat tidak terus berspekulasi. Kepastian tentang harga BBM bersubsidi ini layak dimasukan dalam program 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK,\" kata Bambang.

      Selain itu, Jokowi juga sering mengatakan akan segera merealisasikan pembagian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Merealisasikan dua program ini tentu tidak mudah, karena cakupannya sangat luas hingga ke semua pelosok daerah. \"Tantangannya tidak mudah karena harus berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah, termasuk instrumen pendukungnya,\" tandasnya.

Di bagian lain, kalangan civitas UGM tampaknya gembira dengan formasi kabinet kerja Jokowi tersebut. Terutama terpilihnya Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Menurut Dekan Fakultas Filsafat UGM Etsar Mukhtasar, terpilihnya Pratikno ini menimbulkan harapan baru.

                \"Yang pertama, karena orientasi Pak Pratikno adalah ke kerakyatan. Saat menjabat sebagai Rektor UGM, beliau sangat kental dengan visi tersebut,\" terangnya. Menurutnya, begitu kabar nama Pratikno mencuat sebagai salah satu kandidat menteri, semua kalangan UGM mendukungnya. \"Karena track record beliau selama menjabat cukup bersih. Tidak ada dosa masa lalu yang mengganjal,\" tambahnya.

Sumber: