Warga Kampung Pulo Melawan

                Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefulah mengatakan penertiban tidak terpengaruh dengan aksi bentrokan warga. Dia mengatakan, penertiban akan jalan terus hingga ramnpung 100 persen. Saefulah juga menegaskan, tidak akan pernah ada pergantian uang ganti rugi seperti diminta warga.

                ”Gak bisa, sosialisasi sudah kami lakukan lebih dari setahun. Selain itu, rusunawa juga sudah disiapkan tidak jauh dari lokasi perkampungan warga yang kami tertibkan,” ungkap juga mantan Wali Kota Jakarta Timur itu saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8).

                Menurutnya juga, meskipun warga Kampung Pulo terus melakukan perlawanan sengit, namun pihaknya memastikan kalau tidak akan pernah ada negosiasi dengan warga yang menolak dipindahkan dari Kampung Pulo, apalagi negosiasi terkait pembayaran ganti rugi.

                Diterangkan Saefulah juga, warga Kampung Pulo yang digusur rumahnya sebanyak 927 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah itu yang menolak pindah ke rusunawa yang telah disiapkan sekitar 500 KK. ”Nah, kami menyiapkan 1.000 unit rusunawa. Saat ini sudah 400 KK mendaftar untuk menempati rusunawa yang kami siapkan dan 200 KK sudah menerima kunci,” terang Saefulah.

                Dia juga memastikan, dengan tiga kali surat peringatan pengosongan rumah yang sudah diberikan kepada warga namun dijawab dengan perlawanan dan pembakaran beko. Maka, cetusnya juga, kini Pemprov DKI tidak akan melakukan toleransi dalam bentuk apapun kepada warga yang tetap ngotot tak mau pindah.

                ”Gak ada dasar hukum Pemprov DKI memberikan uang ganti rugi. Yang kami siapkan lokasi tempat tinggal dengan fasilitas memadai, jadi ini bukan sembarang menggusur,. Tetapi mereka yang tidak mau pindah dan malah menuntut ganti rugi, padahal yang mereka tempati jelas-jelas tanah negara,” katanya juga.

Sebelumnya, Pemprov DKI sudah menertibkan sebanyak 14 ruko yang berdiri sejajar dengan sungai untuk proses normalisasi Sungai Ciliwung. Untuk diketahui, selama ini 927 KK warga Kampung Pulo yang menempati bantaran Sungai Ciliwung selalu kebanjiran saat sungai mendapatkan kiriman air dari Bogor.

                Senada dengan Saefulah, Kepala Satpol PP DKI, Kukuh Hadisantoso menegaskan dalam penertiban tersebut pihaknya menurunkan 1.300 anggota dan lima alat berat beko.  Namun perlawanan warga yang sengit karena tak mau rumahnya digusur membuat lima anggotanya terluka dan satu beko dibakar.

                Namun, dia memastikan pihaknya tak akan mundur karena perlawanan itu. Kukuh juga menegaskan, ribuan personilnya tetap disiagakan di lokasi hingga penertiban selesai 100 persen. Walaupun bentrok, pihaknya tidak akan menarik pasukan dan tetap melakukan penggusuran. ”Kami jalan terus, itu resiko tugas,” tandasnya.

                Dampak bentrokan antara warga Kampung Pulo dan aparat gabungan membuat akses Jalan Jatinegara Barat lumpuh total selama beberapa jam. Jalan mulai bisa dilalui sekitar sore. Dampaknya, aktivitas ekonomi di kawasan itu terganggu.  ”Akibat bentrokan ini imbasnya kepada kami. Usaha kami jadi tutup, omzet turun,” terang salah satu pedagang di Pasar Mester.

                Sedangkan Ustadz Syarifudin salah satu warga RT 02/03, Kampung Pulo mengatakan warga ingin adanya ganti rugi dari pemerintah terkait pembongkaran rumahnya. ”Namun pemda beralasan tanah negara. Tapi membangun keluar uang. Karena itu kami minta uang kerahiman. Paku saja kita beli,” tegasnya kepada INDOPOS di lokasi kejadian.

                Sementara itu dampak dari bentrokan mebmuat kaca IGD Rumah Sakit Ibu dan Anak, Hermina pecah. Itu terjadi setelah aparat yang memukul mundur massa hingga ke arah Terminal Kampung Melayu menimpuki IGD RSIA Buah Hati. ”Kami bekerja menjaga rumah sakit dan tidak ada hubungannya dengan Satpol PP. Kenapa kaca IGD RSIA Hermian dipecahkan warga. Apa massa tidak punya pikiran dan bagaimana pasien,” terang seorang petugas keamanan RS Hermina.

(ind/ibl)

Hanya Tegas pada Rakyat Kecil

Bentrokan fisik antara warga Kampung Pulo dan Satpol PP DKI hingga menimbulkan sejumlah korban luka, dan pembakaran alat berat saat penggusuran menuai kritik dari banyak kalangan. Selain karena karena mengeedepanan kekerasan, penggusuran juga terkesan pilih kasih.

Sumber: