Rumah Mewah Pakai Listrik Subsidi
Langkah mencabut subsidi 23 juta pelanggan ini memang sudah masuk dalam perhitungan subsidi listrik APBN 2016, yang sudah dipangkas dari tahun ini Rp 66 triliun menjadi Rp 37,3 triliun. Jokowi pun meminta agar Kementerian ESDM dan PLN terus mencari strategi untuk memperbaiki kebijakan subsidi listrik. \"Supaya subsidi bisa dialihkan ke hal-hal produktif,\" katanya.
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui, untuk menyisir mana pelanggan yang miskin dan tidak miskin bukanlah tugas mudah karena benar-benar harus mendatangi satu per satu pelanggan. Karena itu, jika pencabutan subsidi 23 juta pelanggan itu diberlakukan mulai 1 Januari 2016, PLN akan kesulitan. \"Makanya tepat kalau waktunya diundur mulai Juli,\" ucapnya.
Sofyan menambahkan, salah satu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada PLN adalah agar petugas di lapangan benar-benar mendata rumah tangga yang juga memiliki usaha mikro. Untuk kelompok ini, maka akan tetap mendapat subsidi listrik. \"Arahan presiden, yang listriknya dipakai untuk usaha produktif masih boleh terima subsidi,\" ujarnya.
Sebelum mencabut subsidi 23 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA, PLN sudah menggandeng enam perguruan tinggi (PT) melakukan survei untuk mengetahui apakah benar jika sebagian pelanggan 450 VA dan 900 VA sebenarnya memang bukan kelompok miskin.
Dalam survei yang dilakukan di Jawa - Bali tersebut, didapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa rata-rata rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA, lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli rokok dan pulsa handphone (HP) dibandingkan untuk membayar tagihan listrik.
Berikut hasil survei untuk pelanggan 450 VA. Setiap bulan, pelanggan kelompok ini rata-rata mengeluarkan Rp 34.316 untuk membayar tagihan listrik, Rp 145.627 untuk membeli rokok, Rp 30.011 untuk membayar tagihan telepon rumah, dan Rp 39.412 untuk pulsa HP. Jika ditambah dengan pengeluaran untuk makan, transportasi, dan lain-lain maka pengeluaran totalnya sebesar Rp 1.645.251.
Adapun rata-rata pengeluaran pelanggan 900 VA adalah Rp 80.760 untuk membayar tagihan listrik, Rp 143.193 membeli rokok, Rp 142.116 untuk membayar tagihan telepon rumah, dan Rp 138.907 untuk membeli pulsa HP, sehingga total pengeluaran sebesar Rp 2.750.002.
Terkait rencana pemerintah tersebut, Ekonom UI Riyanto berpandangan, tugas PLN kalau mau mencabut subsidi listrik tidak mudah. Efek sosial seperti kecemburuan antar tetangga juga harus dipikirkan supaya tidak menjadi konflik. Sebab, bukan tidak mungkin data miskin yang digunakan menyebut antar tetangga berbeda hak.
‘‘Kecemburuan rawan muncul, dan bisa berujung konflik. Itu harus dipikirkan,’‘ katanya. Apalagi, data 23,3 juta pelanggan yang digunakan PLN juga tidak tepat. Sepengetahuannya, data orang miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 15,5 juta keluarga.
Versi Riyanto, sisa 7,8 juta penduduk yang masuk dalam hitungan PLN sebenarnya masyarakat yang belum memakai listrik. Jadi, janggal kalau belum pakai listrik tapi subsidinya sudah dicabut. Selain itu, muncul juga inflasi yang akan mempengaruh pertumbuhan ekonomi.
‘‘Dampak pengeluaran masyarakay nanti bisa naik sampai 250 persen untuk pelanggan 450 VA dan 150 persen bagi 900 VA,’‘ jelasnya. Meski demikian, tarif listrik subsidi yang belum pernah naik sejak 2003 itu perlu disesuaikan. Alasannya, tarif murah memicu pelanggan untuk boros.
‘‘Tapi, kalau reformasi subsidi tidak lewat cara yang baik, efek besarnya akan bermunculan,’‘ jelasnya. Selain itu, dia mengingatkan kalau pemberian subsidi sudah diamanatkan undang-undang. Tinggal memilah dengan benar siapa yang mampu dan layak mendapat subsidi.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang belum mau menyampaikan update pelaksanaan pencabutan subsidi itu. Dia berdalih belum adaassessment dan meminta untuk menunggu hingga dijelaskan secara resmi oleh PLN. Termasuk soal sasaran pencabutan apakah untuk rumah tangga saja atau industri.
‘‘Nanti saja, saya belum bisa menjelaskan. Tunggu pengumuman resmi,’‘ ujarnya. Soal kemungkinan adanya protes, Nasri memastikan PLN melakukan pendekatan sebaik-baiknya. Begitu juga saat pengumuman nanti, akan ada penjelasan detil soal opsi yang harus diambil itu.
(hfz/owi/dim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: