Muhammadiyah Tantang Moeldoko Ubah Nama jadi Demokrat Baru atau Demokrat Bersinar, Berani Gak?
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko harus belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apa yang dilakukan Moeldoko dengan mengkudeta Partai Demokrat, hanya akan menambah beban negara yang tengah dilanda krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada JPNN.com (jaringan PojokSatu.id), Senin (8/3/2021). “Itu tentu jelas-jelas tidak kami inginkan. Kami ingin negeri ini tenang tenteram dan damai,” ujarnya.
Anwar Abbas menyatakan, tidak ingin pemerintah, terutama Presiden Jokowi terseret-seret dan diseret-seret ke dalam persoalan ini.
“Padahal beliau sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara saat ini sedang sibuk dan fokus menghadapi dan mengatasi masalah besar, yaitu pandemi Covid-19 yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan,” papar dia.
Ia berharap, masalah yang ditimbulkan mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak berlarut-larut.
Apalagi sampai merusak persatuan, utamanya di internal partai berlambang bintang mercy itu. “Saya menyarankan Pak Moeldoko sebaiknya belajar dengan Ibu Megawati,” saran Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Anwar Abbas menceritakan, Megawati saat itu mampu menunjukkan sikap arif dan langkah bijaksana. Yakni saat Partai Demokrasi Indonesia mengalami konflik internal dengan kubu Soerjadi dan Butu Hutapea. “Yaitu mendirikan partai baru dengan mengubah nama partainya yang semula PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999,” jelas Anwar.Anwar menyebut, langkah yang diambil putri Proklamator RI itu sangat elegan.
Bahkan, PDI Perjuangan mendapatkan legalitas sehingga dapat mengikuti Pemilu 1999 bersama PDI yang menjadi saingannya.
“Untuk itu, saya menyarankan Moeldoko juga mengikuti langkah-langkah seperti yang ditempuh Megawati dengan mendirikan partai baru yang namanya bisa Partai Demokrat Baru atau Partai Demokrat Bersinar,” tuturnya.
“Sehingga kedua partai ini nanti bisa sama-sama mendapatkan legalitas untuk ikut Pemilu 2024,” imbuh Anwar.
Anwar menilai langkah itu bisa menjadi ajang pembuktian kedua pihak, siapa yang lebih dipercaya oleh anggota dan simpatisannya.
Dalam kasus Megawati, Anwar melihat yang bersangkutan memiliki massa yang banyak dan luas. Megawati juga bekerja keras untuk mengambil simpati rakyat, terutama para pendukung dan simpatisannya.
Hasilnya, dalam pemilu pertama yang dilaksanakan di awal reformasi itu, PDIP bukan saja mengalahkan PDI. Tapi juga keluar sebagai pemenang pemilu.
“Saya melihat cara yang ditempuh Megawati ini jelas-jelas sangat elegan, konstitusional, dan sangat-sangat terhormat,” tandasnya.
(jpnn/ruh/pojoksatu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
