Bantah Tuduhan Kubu Moeldoko, Dua Kepala Daerah Ini Tegaskan Tak Ada Mahar Politik

JAKARTA – Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat membantah tuduhan adanya mahar politik yang mereka harus setorkan pada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tuduhan itu dilontarkan oleh kubu KLB Demokrat Moeldoko.

Bantahan itu ditegaskan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim yang terpilih pada Pilkada 2017 dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan Lenosin Hamsyah yang terpilih pada Pilkada 2020, dalam kesempatan berbeda.

Wahidin mengaku, dirinya memang mengeluarkan sejumlah uang. Namun itu untuk biaya kampanye dan saksi dalam batas-batas yang wajar, serta sudah dilaporkan pada penyelenggara pemilu.

Wahidin juga menuturkkan, menjelang Pilkada 2017, ia menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam pilkada gubernur. Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.

“Tidak ada permintaan dari pak SBY maupun pengurus Demokrat. Saya tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun, sepeserpun dalam bahasa sederhananya,” kata Wahidin dalam keterangannya, Senin (15/3).

“Oleh karena itu mulai hari ini jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020. Dia menegaskan, saat dipanggil Partai Demokrat dirinya hanya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan Pilkada.

 

“Ketum AHY dan pimpinan PD menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan saya. Perlu saya tegaskan, saya tidak dimintai mahar apa pun,” katanya.

Enos memang ditanya tentang kesiapan keuangan yang dia miliki. Karena itu untuk keperluan kampanye dan saksi. Bukan untuk mahar bagi Demokrat.

“Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” tuturnya.

Tudingan setoran mahar ini dilontarkan oleh pihak KLB ilegal sebagai satu diantara banyak pengalihan isu lainnya setelah mereka terus gagal membuktikan keabsahan penyelenggaraan kegiatan mereka. Tapi ini perlu diklarifikasi karena menyangkut tudingan pada pejabat publik dan berpotensi mencemarkan nama baik.(jpg/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: