Kader PDIP Kritik Cara Kerja Luhut, Seret Nama Said Aqil

JAKARTA – Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang hingga kini belum teratasi.

Dia bahkan terang-terangan menyampaikan kalimat menohok untuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Mulanya, Masinton menyinggung soal pentingnya bagi pemerintah memitigasi seluruh persoalan terkait pandemi virus Corona.

Dengan begitu, semua kementerian dan lembaga (K/L) punya data dan paham apa yang mesti diperbuat.

“Seharusnya pemerintah sudah memitigasi, memetakan persoalan. Kan, sudah tahu yang dihadapi ini adalah pandemi Covid-19, Covid ini kan tidak bisa ditangani dengan kerja-kerja seremoni, tetapi harus konkret dengan pemetaan,” ucap Masinton saat berbincang dengan JPNN.com, Rabu (4/7).

Dia menilai penetapan wilayah-wilayah berdasarkan zonasi sudah benar, tetapi pola penanganannya harus jelas apa yang akan dilakukan hari ini dan besok berdasarkan mitigasi tersebut.

“Misalnya, persoalan rumah sakit, obat, sehingga pemerintah tidak lagi kelabakan ketika persoalan muncul, karena Covid-19 ini kan pasti ada saja masalah,” ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Masinton mencontohkan terkait varian delta yang sudah lebih dulu menggila di India. Seharusnya, pemerintah belajar dari persoalan yang dihadapi pemerintah di negara itu dan menyiapkan antisipasinya.

“Oke, di sana ada kelangkaan oksigen, kita bisa menyiapkan, sudah menyetok, Seharusnya pemerintah sudah sangat cepat, sudah mampu memitigasi itu. Baik itu sarana kesehatan, peralatan, sama personil dan fasilitasnya,” ucap dia.

Mitigasi juga perlu dilakukan pada aspek anggaran karena penanggulangan pandemi butuh biaya.

Terutama untuk penanganan dampaknya terhadap masyarakat. Sementara, duit negara terbatas karena seperempat dari APBN digunakan untuk membayar utang.

“Nah, menteri keuangan melakukan apa? Dia bisa melakukan moratorium, meminta penundaan bayar utang dulu selama beberapa tahun karena anggaran negara digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat,” kata Masinton.

Dengan begitu, katanya, langkah-langkah yang dimiliki pemerintah lebih komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah melibatkan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat minim, Itu Pak Said Aqil, sebagai ketua umum PBNU menyatakan pemerintah jalan sendiri, tidak mengajak masyarakat, Seharusnya sejak awal itu bisa dipahami,” ujar anggota DPR dari Dapil II DKI Jakarta itu.

Sumber: