Rp200 Triliun: Jalan Tol Pertumbuhan atau Jurang Risiko?

*Peran Pemerintah dan BI: Transparansi dan Koordinasi*

 

Pelajaran dari krisis finansial global menunjukkan bahwa kebijakan injeksi dana besar hanya efektif bila ada transparansi, koordinasi, dan disiplin eksekusi. Pemerintah harus memastikan aliran dana benar-benar diarahkan ke sektor prioritas dengan multiplier effect tinggi. BI dan OJK perlu mengawasi agar penyaluran kredit tidak sekadar memperluas angka, tetapi menjaga prinsip kehati-hatian.

 

Di sisi lain, bank tidak bisa sekadar menunggu. Inisiatif proaktif dibutuhkan, baik dalam memperluas akses kredit UMKM, menciptakan produk pembiayaan inovatif, maupun memperkuat mekanisme risk sharing. Pengalaman program kredit bersubsidi dan restrukturisasi selama pandemi menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan fiskal–moneter–sektor riil.

Jalan Tol Pertumbuhan atau Jurang Risiko?

Dana Rp200 triliun ini bisa menjadi “jalan tol” pertumbuhan ekonomi: memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan mendukung infrastruktur. Namun, jika implementasinya abai pada tata kelola risiko, justru akan berubah menjadi “jurang risiko”: LDR melemah karena kredit tak terserap, ROE tertekan oleh pencadangan besar, dan stabilitas keuangan terganggu.

 

Kunci keberhasilan ada pada tiga hal. Pertama, fokus pada sektor produktif dengan dukungan risk sharing dari pemerintah. Kedua, pengawasan yang transparan antara BI, Kemenkeu, dan OJK. Ketiga, disiplin manajemen risiko di perbankan, mulai dari kredit, likuiditas, hingga pasar.

 

Dengan kolaborasi yang kuat dan tata kelola yang ketat, dana Rp200 triliun bisa menjadi katalis pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa itu, kita berisiko mengulang siklus kebijakan stimulus yang berakhir dengan pembengkakan risiko dan rapuhnya fundamental.

Mari kita dukung dan manfaatkan niat baik pemerintah ini untuk semua bergerak dengan niat baik,  sehingga diperoleh pertumbuhan ekonomi yang sehat. (*)

*) Penulis Adalah Pensiunan Bankir 

Sumber: