Rp200 Triliun: Jalan Tol Pertumbuhan atau Jurang Risiko?

Oleh: Kaspiyah

Bayangkan sebuah bendungan besar yang tiba-tiba dibuka pintunya. Air mengalir deras, membawa harapan kesuburan di hilir, tetapi juga berpotensi menimbulkan banjir bila tidak dikelola.

Itulah kira-kira gambaran kebijakan pemerintah besama Bank Indonesia (BI) yang baru-baru ini mengumumkan pengucuran dana Rp.200  triliun untuk mendorong kredit produktif ke sektor riil.

BACA JUGA:Purbaya: Enam Bank Himbara Bakal Terima Suntikan Dana Rp200 Triliun

 

Kebijakan ini digadang-gadang sebagai terobosan strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, sekaligus menopang pertumbuhan jangka menengah. Namun, seperti halnya setiap kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat besar-besaran, keberhasilan atau kegagalannya akan sangat ditentukan oleh implementasi, disiplin risiko, dan kualitas koordinasi antar lembaga.

BACA JUGA:Purbaya bidik kontribusi Danantara ke investasi melonjak hingga 2029

*LDR: Indikator Kesehatan atau Cermin Kelebihan Likuiditas*

 

Bagi dunia perbankan, tambahan likuiditas dari kebijakan ini ibarat amunisi baru. Secara teori, dana segar Rp200 triliun akan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan mendorong loan to deposit ratio (LDR) ke level lebih sehat. LDR yang terjaga bukan hanya indikator efisiensi intermediasi, tetapi juga menandakan perbankan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara dana masyarakat dan kebutuhan sektor riil.

BACA JUGA:Melemah Saat Reshuffle, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Yakin Pasar Akan Pulih

Namun, di sinilah tantangannya. Jika sektor riil tidak mampu menyerap dana karena keterbatasan proyek bankable atau risiko usaha tinggi, maka likuiditas ini justru mengendap. LDR bisa stagnan atau bahkan menurun, mencerminkan terjadinya idle liquidity. Kondisi ini tidak sehat karena likuiditas berlebih menekan margin bunga bersih (NIM) dan menunjukkan fungsi intermediasi belum berjalan optimal.

 

*ROE: Harapan Meningkat, Tekanan Mengintai*

Sumber: