DPRD Sungai Penuh Desak Anggaran Eteaching Diaudit, Aplikasi Dinilai Tak Bermanfaat

SUNGAIPENUH, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Program digitalisasi pendidikan melalui aplikasi ETEACHING yang diluncurkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh pada 2022 menuai kritik tajam.

Aplikasi yang digadang-gadang sebagai solusi pembelajaran daring justru dinilai gagal dan tidak memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

BACA JUGA:Minggu! Harga BBM Se Indonesia Kembali Turun, Ini Harga Baru Pertamax-Pertalite Berlaku Minggu 29 Juni 2025

ETEACHING, yang dibeli seharga Rp 3,3 juta per unit menggunakan Dana BOS, memiliki berbagai fitur seperti blended learning, visual learning system, maker slide, digiboard, hingga live cam contents. Namun, menurut sejumlah kepala sekolah, implementasinya di lapangan sangat mengecewakan.

“Kami dipaksa membeli, tapi tidak bisa digunakan. Aplikasi hanya berbentuk VCD dan tidak bisa dibuka. Sama sekali tidak bermanfaat,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

BACA JUGA:Dalam 5 Tahun, Pemerintah Targetkan 5.600 Desa Teraliri Listrik

Tak hanya soal aplikasi, dugaan kejanggalan juga mencuat dalam pengadaan sampul rapor. Dinas Pendidikan disebut melakukan pengadaan serupa setiap tahun, padahal sekolah juga sudah menganggarkannya melalui Dana BOS, sehingga menimbulkan indikasi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.

Sementara itu Disdik Sungai Penuh dikonfirmasi belum memberikan penjelasan terkait program Eteaching ini.

BACA JUGA:Tetap! Tarif Listrik PLN Triwulan III 2025, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Daya Saing

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan program ETEACHING dan item lainnya yang berpotensi bermasalah.

“Ini sangat disayangkan. Anggaran besar digelontorkan, tapi tidak berdampak. Guru tidak tahu cara menggunakan aplikasi, bahkan tidak ada pelatihan atau sosialisasi sebelumnya. Sekolah seolah dipaksa membeli,” tegas Hardizal

Ia menilai program ini tidak melalui perencanaan yang matang dan terkesan dipaksakan. Terkait pengadaan sampul rapor, Hardizal menyebutkan adanya indikasi pemborosan yang harus segera dievaluasi.

BACA JUGA:Gempa 2,7 Magnitudo Guncang Jawa Barat

“Kalau sudah dianggarkan lewat BOS di sekolah, kenapa masih ada pengadaan dari dinas? Ini tidak efisien dan patut dipertanyakan,” ujarnya.

Sumber: