MUAROJAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti, Kecamatan Sekernan, terancam ditutup permanen menyusul dugaan keracunan massal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) itu membuat ratusan siswa, guru, dan balita harus mendapat penanganan medis. Data RSUD Ahmad Ripin Sengeti mencatat, hingga Senin (2/2) siang, total pasien yang ditangani mencapai 147 orang.
BACA JUGA:Warga Kumpeh Ulu Temukan Mayat Pria Mengambang di Dalam Sumur
Direktur RSUD Ahmad Ripin, Agus Subekti, merinci, 44 orang menjalani rawat jalan, 101 orang sempat dirawat inap secara kumulatif, serta dua pasien dirujuk ke rumah sakit lain.
“Saat ini masih ada enam pasien yang dirawat inap,” ujarnya.
BACA JUGA:OJK Dorong Penguatan Pasar Obligasi dan Keuangan Berkelanjutan di Asean
Kasus tersebut langsung memicu evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG sebagai pelaksana MBG di Muaro Jambi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jambi, Adityo Wirapranatha, menegaskan sanksi tegas akan dijatuhkan jika ditemukan unsur kelalaian.
“Kalau terbukti lalai, operasional dihentikan sementara untuk perbaikan. Jika pelanggaran terulang, bisa diberhentikan permanen. Kesempatannya dua kali,” tegasnya.
Hingga kini, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. “Hasil laboratorium belum keluar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Menurutnya, setiap SPPG seharusnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat untuk menjamin keamanan pangan.
“Kalau SOP dilaksanakan dengan baik, seharusnya tidak ada celah. Kemungkinan ada kelalaian pegawai sehingga makanan tercemar bakteri atau faktor lain,” ujarnya.
Pemkab melalui Satgas MBG akan memperketat pengawasan dengan turun langsung ke seluruh 15 SPPG yang beroperasi. “Dalam waktu dekat semua SPPG akan kami cek,” tambahnya.
Budhi juga menegaskan setiap dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, ia mengakui kondisi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu.