Jalan Panjang Menuju Hunian Layak
Program bedah rumah di Jambi kembali menegaskan satu hal penting: kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan jumlah usulan mencapai 11.314 rumah tidak layak huni (RTLH), beban yang dihadapi jelas tidak kecil. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, hingga masyarakat sendiri harus terus bergandeng tangan agar target penuntasan RTLH bisa dicapai secara bertahap. Tanpa kerja sama lintas sektor, persoalan ini akan sulit dituntaskan, apalagi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Jika dihitung sederhana, kebutuhan dana untuk memperbaiki seluruh RTLH di Jambi mencapai sekitar Rp226 miliar, dengan asumsi biaya rata-rata Rp20 juta per unit. Angka ini terlihat kecil bila dibandingkan dengan proyek infrastruktur besar, tetapi sangat signifikan bagi kemampuan fiskal daerah. Apalagi, APBD Provinsi Jambi sendiri hanya berada di kisaran Rp5 triliun per tahun, di mana dana tersebut harus dibagi untuk berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan jalan. Artinya, mengandalkan APBD provinsi semata jelas mustahil untuk menutup seluruh kebutuhan.
Karena itu, strategi ke depan harus lebih adaptif dan inovatif. Pertama, tentu saja pemerintah provinsi perlu menambah porsi anggaran untuk sektor perumahan rakyat, meskipun porsinya tidak bisa melonjak drastis. Kedua, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat mutlak diperlukan, agar kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan ke Jambi bisa lebih besar dari tahun ke tahun. Ketiga, kolaborasi dengan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu ditata lebih sistematis. Banyak perusahaan perkebunan, tambang, dan perbankan beroperasi di Jambi, dan keberadaan mereka bisa menjadi sumber dukungan signifikan jika diarahkan pada isu perumahan rakyat.
Tak kalah penting, budaya gotong royong masyarakat harus diperkuat kembali. Program bedah rumah akan jauh lebih efektif jika warga turut berpartisipasi, baik melalui tenaga, material, maupun swadaya kecil yang melengkapi bantuan pemerintah.
Selama ini, di banyak desa, gotong royong terbukti mampu menekan biaya sekaligus mempercepat proses pembangunan. Lebih dari sekadar efisiensi, gotong royong juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas sosial yang kian penting di tengah perubahan zaman.
Dengan kombinasi dana dari APBD, bantuan pusat, kontribusi swasta, serta dukungan partisipasi warga, persoalan 11.314 rumah tidak layak huni di Jambi memang tidak akan selesai dalam semalam, tetapi sedikit demi sedikit bisa diatasi.
Program bedah rumah bukan hanya soal memperbaiki atap yang bocor, dinding yang lapuk, atau lantai yang reyot, melainkan tentang membangun harapan baru bagi ribuan keluarga. Setiap rumah yang selesai dibedah berarti satu keluarga mendapatkan kehidupan lebih layak, anak-anak bisa belajar dengan tenang, orang tua bisa bekerja dengan lebih tenang, dan martabat keluarga bisa lebih terjaga.
Inilah esensi pembangunan yang sesungguhnya: tidak hanya membangun infrastruktur besar yang tampak megah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni rumah yang layak huni. Jambi sedang menapaki jalan panjang menuju provinsi yang lebih sejahtera, dan program bedah rumah menjadi salah satu pijakan penting dalam perjalanan itu.(ant)