Sebaran program bedah rumah di Provinsi Jambi pada tahun 2025 tampak cukup merata dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Untuk kategori pedesaan, delapan kabupaten menjadi penerima manfaat, dengan porsi terbesar berada di Kabupaten Sarolangun yang mendapat jatah hingga 400 unit. Angka ini wajar mengingat wilayah Sarolangun memiliki banyak desa dengan tingkat kesejahteraan yang masih perlu ditingkatkan.
Menyusul kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kebagian 200 unit, disusul Kabupaten Merangin dengan 189 unit. Kabupaten Muaro Jambi, yang berdekatan dengan pusat ibu kota provinsi, mendapat alokasi 71 unit, sementara Kabupaten Bungo 55 unit, Tebo 50 unit, Kerinci 33 unit, dan Batanghari 37 unit. Meskipun jumlahnya bervariasi, pola distribusi ini memperlihatkan adanya upaya pemerataan yang mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan tiap daerah.
Tak hanya pedesaan, perhatian pemerintah juga menyentuh kawasan perkotaan. Kota Jambi, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, menerima alokasi 70-unit rumah, sedangkan Kota Sungai Penuh yang terletak di wilayah barat Jambi memperoleh jatah lebih besar, yakni 146 unit. Besarnya porsi untuk Sungai Penuh menunjukkan adanya kebutuhan mendesak di daerah yang kerap menghadapi tantangan geografis berupa kondisi lahan terbatas dan kepadatan pemukiman.
Sementara itu, kawasan pesisir juga mendapat perhatian khusus, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah yang dikenal dengan garis pantai panjang serta masyarakat nelayannya itu memperoleh alokasi cukup besar, mencapai 227-unit rumah. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang kerap menghadapi persoalan rumah tidak layak akibat faktor lingkungan, seperti abrasi dan banjir rob.
Jika ditotal, dengan menggabungkan kuota dari program BSPS tahun 2025 dan dukungan APBD Provinsi Jambi, maka jumlah rumah yang akan dibedah mencapai 2.077 unit. Angka ini memang masih jauh dari usulan 11.314-unit rumah yang diajukan, namun tetap menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak. Program ini bukan sekadar soal perbaikan fisik bangunan, melainkan juga investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan martabat keluarga penerima bantuan
Tantangan dan Peluang di Lapangan
Meski program bedah rumah di Jambi terus berjalan, tantangan besar masih menghadang. Dari total 11.314 usulan rumah tidak layak huni (RTLH) yang diajukan tahun ini, baru sekitar 18 persen yang bisa ditangani. Itu berarti masih ada hampir 9.000 rumah lainnya yang harus menunggu giliran. Angka ini menggambarkan betapa kebutuhan akan hunian layak masih jauh melampaui kapasitas intervensi pemerintah daerah maupun pusat.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Kapasitas fiskal daerah, meskipun sudah dialokasikan sekitar Rp11 miliar melalui APBD, nyatanya hanya mampu menutup sebagian kecil dari kebutuhan riil.
Dengan rata-rata bantuan sekitar Rp20 juta per rumah, angka ini memang cukup untuk memperbaiki struktur dasar bangunan, tetapi tidak cukup untuk mempercepat penyelesaian backlog perumahan yang masih menumpuk.
Tantangan berikutnya muncul dari sisi geografis. Jambi memiliki banyak desa terpencil yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Akses jalan yang terbatas membuat distribusi material bangunan sering terhambat, bahkan menambah biaya logistik yang cukup besar. Hal ini kadang memaksa pemerintah untuk mencari solusi kreatif, seperti melibatkan masyarakat dalam menyediakan material lokal yang tersedia di desa.
Proses seleksi penerima manfaat juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Dengan jumlah usulan yang sangat besar, verifikasi harus dilakukan ketat agar bantuan tepat sasaran, benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak. Kesalahan dalam seleksi bisa menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi di desa kecil di mana semua warga saling mengenal.
Selain itu, kualitas bangunan hasil renovasi juga menjadi perhatian. Bedah rumah bukan hanya soal memperbaiki dinding dan atap, melainkan memastikan bangunan tersebut tahan lama dan memenuhi standar hunian layak. Tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan perbaikan hanya bertahan beberapa tahun sebelum kembali rusak.
Namun, di balik tantangan tersebut, manfaat program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Rumah yang lebih layak dengan ventilasi memadai, atap tidak bocor, dan sanitasi yang baik langsung berdampak pada kesehatan keluarga.
Risiko penyakit pernapasan, diare, maupun infeksi akibat lingkungan kotor bisa ditekan secara signifikan. Anak-anak pun bisa belajar dengan lebih tenang ketika tinggal di rumah yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya mendukung prestasi pendidikan mereka.
Dari sisi ekonomi, keberadaan program ini juga memberikan multiplier effect. Pengerjaan bedah rumah yang melibatkan tukang lokal ikut menggerakkan ekonomi desa. Para pekerja memperoleh penghasilan tambahan, toko material bangunan ikut laris, dan uang yang beredar tetap berada di lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan, dalam banyak kasus, warga turut bergotong royong menyediakan tenaga kerja sukarela atau material tambahan, seperti kayu atau batu bata, agar proses renovasi berjalan lebih cepat dan hasilnya lebih kokoh.
Program ini pada akhirnya bukan sekadar soal fisik bangunan, tetapi menyangkut martabat masyarakat. Hunian yang layak memberi rasa percaya diri, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka jalan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kerentanan sosial.