JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- KepalaKantor Urusan Pajak Daerah (KUPT) Bungo membangun sinergi dengan Kepala Perwakilan Muara Bungo. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memulai kerja sama yang baru dan membangun sinergi yang solid untuk peningkatan pendapatan di Wilayah Samsat Muara Bungo.Dalam suasana silaturahmi Kepala Kantor Urusan Pajak Daerah (KUPT), Bapak Haswandy diterima oleh Kepala Perwakilan, Bapak Doni Firmansyah di Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja Muara Bungo, pada Senin, 15/01/2024.
Dalam diskusi antara KUPT Samsat Bungo Bapak Haswandy dan Kepala Perwakilan Doni Firmansyah, terungkap bahwa salah satu fokus utama mereka adalah meningkatkan pendapatan pajak dan sumbangan wajib di tahun 2024. “Jasa Raharja sepakat untuk merancang rencana kolaborasi yang inovatif dan efektif bersama Sasmat Muara Bungo. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan sumbangan wajib yang sejalan dengan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak” jelas Doni dalam relesnya.
Beberapa rancangan rencana kegiatan Samsat bungo yang dibicarakan dengan Jaa Raharja tahun 2024 di akan mencakup serangkaian strategi yang kreatif. “Sosialisasi akan menjadi salah satu instrumen utama dalam kolaborasi giat peningkatan pendapatan pajak dan sumbangan wajib, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka untuk taat registrasi kendaraan” jelas Doni.
Rancangan rencana lain yang dikolaborasikan antara Jasa Raharaj dan Samsat Bungo diantaranya pengaktifan kembali grup WhatsApp di setiap kecamatan diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk berkomunikasi dan berbagi informasi terkait perpajakan, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak.
Membangun sinergiJasa Raharja dan Samsat Bungo diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan solusi yang efisien untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sumbangan wajib. Dengan sinergi yang kuat antara KUPT dan Jasa Raharaja, mereka optimis dapat mencapai target pendapatan pajak dan sumbangan wajib yang lebih tinggi di tahun 2024.