Oleh : Prof. Dr. Johannes, SE, M. Si *
1) Antara Ekses atau AnomaliIndustri batubara bagaimanapun adalah potensi penggerak ekonomi baik secara mikro maupun makro. Secara mikro dia menggerakan sumber daya ekonomi di tingkat pedesaan dimana UMKM dapat menjalankan kegiatannya lebih efektif. Kondisi di tahun 2023, Provinsi Jambi dihadapkan kepada Ekses, kondisi yang tak terduga utamnya karena dampak dari pademi-Covid 19. Dua tahun masa pademi-Covid 19, masyarakat dihimbau untuk tetap lebih banyak tinggal di rumah. Sehingga, ketika jumlah truk pengangkut batubara meningkat dampaknya sangat mengganggu. Sebagai informasi tambahan, di tahun 2023 dinas perhubungan Jambi melaporkan jumlah bus mencapai 8.600 unit. Bisa lebih, karena jumlah itu didasakan pemilik yang mengisi aplikasi, sementara diduga ada yang tidak mengisi aplikasi.
Lantas, bagaimana industri batubara dapat dinilai menjadi Anomali. Anomali adalah satu kondisi yang terjadi dimana hubungan penyebab dan akibat yang tak beralasan. Hubungan yang diada-adakan untuk mencapai satu image agar mendapat pembenaran dan penghargaan. Anomali bisa terjadi bila peristiwa peristiwa memang terjadi di luar penyebab yang umum akan tetapi harus memeriksa hubungan yang dimaksud lebih berhati-hati.
Dalam kaitannya dengan industri batubara di provinsi Jambi mana yang lebih relevan bila dikaitkan dengan kemiskinan? Apakah peristiwa yang terjadi Anomali atau ekses (eksesif).
2) Kemiskinan Mengacu kepada laporan BPS tentang Analisis Isu terkini Provinsi Jambi Semester 2 tahun 2022, penyebab kemiskinan tidak terkait dengan praktik penambangan batubara. Besaran angka kemiskinan 7,5 persen berasal dari penyebab temporer yang cenderung berulang seperti: kenaikan harga minyak goreng, sembilan kebutuhan pokok, inflasi. Penyebab Inflasi malah karena kenaikan harga cabe sejak bulan Juni 2022 (BPS Jambi, 2022). Pemerintah provinsi dalam hal ini “menalangi” kenaikan harga cabe dengan memberi subsidi kepada penjual. Dengan demikian harga penerima subsidi akan menjadi acuan di pasar. Cara ini memberikan hasil karena harga cabe perlahan stabil dan turun. Lantas logika yang menyimpulkan bahwa ditengah “pesta batubara” malah tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan. Bila hal ini didukung fakta atau logika maka didalamnya didapat kandungan Anomali. Akan tetapi, itu tidak mendapat dukungan dari hasil laporan BPS. Kemiskinan mengalami perlambatan penanganan karena semua anggaran pemerintah selama 2 tahun mengikuti kebijakan “refocusing”, mengatasi masalah pademi-Covid 19. Pemerintahan desa dalam hal ini “dipaksa” untuk memberikan perawatan kepada mereka yang terdampak pademi-Covid 19. Patut diyakini bahwa industri batubara telah meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Sumber daya lahan, tenaga kerja, digunakan lebih maksimal melalui pelayanan bahakan dimulai sejak penambangan hingga transportasi. Masyarakat terlibat memberikan pelayanan. Kenapa terjadi Ekses. Ekses dapat terlihat dari kemacetan yang ditimbulkannya. Dari FGD yang dilakukan oleh salah satu TV lokal di Jambi, Maret 2022, diketahui bahwa jumlah truk sudah melampaui batas. Pemerintah provinsi mengatasi hal itu telah mengeluarkan berbagai pengaturan, bahkan dipasang di pintu masuk jalan ke lokasi penambangan. Pengaturan ini utamnya menyangkut waktu pengangkutan, tempat parkir, agar jangan terjadi kemacetan. Waktu pengangkutan hanya diperkenankan jam 6 sore hingga 6 pagi. Melengkapi kebijakan itu ditempatkan OPD, dinas perhubungan hingga polisi untuk mengatur pintu keluar di persimpangan. Sehingga kebijakan bisa berjalan efektif. Ekses adalah rangkaian peristiwa yang terjadi tak diduga dari awal. Bertambahnya jumlah truk bersamaan dengan pademi-Covid 19 yang membuat publik terlambat menyadarinya. 3) Mengelola Ekses Apa yang terjadi sebenarnya adalah ekses yang bisa muncul dari kegiatan massif, yang awalnya diharapkan akan berkontribusi besar terhadap pembangunan. Akan tetapi hal ini terganggu oleh terjadinya sesuatu yang kurang terpikirkan dari awal. Praktik penambangan batubara mengakibatkan ekses, atau lebih dikenal dengan eksternalitas kepada pengguna jalan berupa kemacetan dan dampak ikutan dari kemacetan tersebut. Ekses bisa dikurangi bila pengguna transportasi dapat mengatur ulang, kapan harus berpergian dan kapan harus tiba di rumah untuk sementara. Kemacetan karena industri batubara telah diantisipasi dengan pembukaan jalan tambang, khusus untuk transportasi batubara walau sampai tahun 2023 belum beroperasi. Untuk sementara waktu, maka pengaturan waktu transportasi batubara adalah solusi maksimal. Keadaan ini secara hukum ekonomi akan menghantarkan para pemilik transportasi batubara mengatur ulang, jumlah kenderaan yang dapat digunakan. Karena diantara pemilik tersebut sebenarrnya terjadi persaingan, sehingga mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang memiliki tingkat kompetitif yang lebih tinggi. Artinya para pemilik kenderaan dari luar provinsi Jambi pada waktunya tidak akan terlibat lagi bilamana keuntungannya menurun yang dikarenakan jumlan truk yang berleibih. Mengelola ekses seperti itu haruslah dalam satu kerangka yang terencana yang menjamin bahwa jumlah kebutuhan truk sesuai dengan kapasitas batubara atau perencanaan dari masing-masing pemegang izin. Ini mendesak karena pemerintah provinsi dapat meminta produksi batubara yang pantas (feasible) yang dilakukan oleh pemegang izin. Dengan demikian dapat diantisipasi berapa jumlah truk yang digunakan. Bersamaan dengan itu, maka pengendalian tetap saja dilakukan untuk mengansitisipasi dan mengelola ekses yang bisa muncul kapan saja. Dengan cara seperti ini maka ekonomi pasar akan terjadi.Salah satu masalah yang dihadapi dalam mengendaikan jumlah truk adalah: 1) bahwa jumlah truk yang berlebih sekarang tidak hanya datang dari Jambi, tapi dari provinsi tetangga; 2) Kelebihan truk ini dihadapkan pada fakta bahwa truk tersebut dikredit oleh penduduk yang mengharuskan mereka membyar angsuran.
Pengaktifan lembaga yang berwewenang dan pelibatan kelompok pemerhati (vested intrest) bisa menjadi solusi awal, karena mereka ini dapat memberikan masukan yang jernih kepada orang-orang kunci. (*)
*) Penulis adalah Tim Ahli Gubernur Jambi