JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kemacetan akibat lalu lintas batu bara betul-betul menyengsarakan masyarakat.
Terbukti, akibat macet batu bara ini, waktu tempuh ke Kabupaten Kerinci dari Kota Jambi yang biasanya 15 jam, sekarang memakan waktu hampir 30 jam.
“Saya menempuh perjalanan hampir 30 jam dari Kerinci membawa sayur kol, bisa busuk semua, lama-lama stress dan tidak tahan juga,” ujar Kadir salah satu sopir truk sayur dari Kayu Aro Kerinci saat ditemui Jambi Ekspres di Tembesi Batanghari.
Kadir biasanya membawa sayur ke pasar di Kota Jambi dan selalu menempuh waktu 15 jam ketika tidak ada kemacetan batu bara.
Hal serupa juga terjadi ketika menempuh perjalanan dari Kota Jambi menuju Merangin atau Sarolangun. Jika dulu bisa bisa ditempuh dalam waktu 4-5 jam, sekarang rata-rata di atas 10-24 jam.
Sementara, Gubernur Jambi Al Haris baru-baru ini mengatakan, hingga 2022 ternyata ada 15.000 truk batu bara yang beroperasi wara wiri di jalur lalu lintas Provinsi Jambi.
Mereka selama ini menggunakan jalan raya di jalur kabupaten Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi dan Kota Jambi.
Sejak bulan lalu telah dibatasi, hanya 3.500 saja yang diizinkan beroperasi.
Nyatanya, kondisi macet di jalur pengangkutan batu bara Jambi tetap saja parah.
Masyarakat Jambi pun mulai gerah dan semakin tidak tahan atas kondisi ini. Di media sosial sering viral video protes terkait kemacetan jalan akibat truk batu bara Jambi dan rata-rata mengaku sudah mulai tak tahan dengan kondisi sekarang.
Kondisi jalur truk batu bara Jambi yang kian parah, juga membuat Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi mengeluarkan himbauan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk turun tangan membantu perawatan jalan dan operasional alat berat di jalan nasional yang dilalui angkutan batubara.
"Selama ini biaya perawatan yang dimiliki BPJN itu untuk kondisi normal tanpa dilalui truk muatan batubara. Jadi anggaran pemeliharaan itu sudah habis, itu keterangan Kepala BPJN," ujarnya, Kamis (10/11).
Kata Dhafi, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BPJN beberapa waktu lalu, pihak BPJN mengaku telah kehabisan anggaran untuk pemeliharaan jalan.
Semua pihak harus saling bahu membahu dalam mengatasi permasalahan ini, khususnya Dishub dan ESDM Provinsi Jambi, katanya.
Sejumlah opsi juga dapat diambil terkait permasalahan anggaran perawatan jalan, baik dari CSR maupun bentuk lainnya.