Kepala daerah setingkat Bupati banyak terindikasi menjual izin tambang kepada perusahaan-perusahaan. Karena izin tambang itu dikeluarkan oleh Bupati bukan Gubernur.
Ada korelasi mendekati pilkada izin KP meningkat. Izin ini dijual oleh para bupati. Saat ini saja untuk izin KP Migas di Indonesia sebanyak 11 ribu izin. Ada indikasi pemeberian izin tambang ini untuk dana pilkada.
Lalu, apa tindakan KPK terhadap tingginya pemberian izin tambang ini ?
Jika ada masyarakat yang melaporkan, kita akan menyelidiknya. Seperti yang terjadi di Buol, itu ada masyarakat yang lepaporkan, sehingga kita bisa tangkap tangan. Dan itu lebih mudah memprosesnya.
(cr4/wne)
Kategori :