Eliza: Pasien Jamkesmas Harus Dilayani
JAMBI- Data mengenai peserta Jamkesmas Provinsi Jambi menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Eliza saat dikonfirmasi koran ini usai kegiatan laporan hasil pemeriksaan Jamkesmas dan Jamkesda di Provinsi Jambi, kemarin.
“Poin-poin yang jadi temuan itu banyak. Kisi-kisinya saya sampaikan tadi, ada 7. Misalanya, database antara Askes dengan data yang ada di rumah sakit tak sama. Lalu, ada duplikasi, yang sudah meninggal kok masih ada datanya. Jadi kok satu orang bisa dua kali pakai kan tidak benar,” katanya.
Selain itu, sambungnya, mereka yang sudah mendapatkan bantuan Jamkesmas ini, terkadang juga ada yang menjadi pemegang kartu Jamkesda yang dianggarkan dari samisake.
“Jadi kan tak bagus, 1 orang menggunakan 2 kartu. Itu kan pemborosan negara. Lagipula nilainya banyak. Hal itu semuanya sudah termasuk dalam temuan,” sebut Eliza.
Namun sayangnya Eliza tidak menjelaskan apa saja 7 poin temuan yang dimaksud saat dikonfirmasi wartawan.
Namun demikian, dalam pertemuan itu Eliza juga mengungkapkan, adanya kesalahan dalam perhitungan klaim yang dilakukan rumah sakit. Sementara kelebihan itu tak terakomodir dalam laporan. Dirinya mempertanyakan juga hal tersebut.
“Ada kelebihan tarif. Itu akan menjadi temuan,” tegasnya.
Disebutkan Eliza juga dalam pertemuan itu, dalam pelaksanaan Jamkesmas itu, ada tim evaluasi yang akan memonitoring kegiatan. Sayangnya, kata dia, tim itu belum berjalan. “Karena tak ada laporan dari tim itu tentang bagaimana jalannya jamkesmas tersebut,” tegasnya.
Dirinya menegaskan, ke depan jangan ada lagi kejadian bahwa pasien tak mampu dan menggunakan Jamkesmas tak terlayani. “Rumah sakit jangan kesannya hanya dimiliki orang berduit saja dan bisa menikmati pelayanan Rumah Sakit,” tegasnya.
Disampaikannya, Pemerintah daerah diberikan tenggat selama 60 hari untuk menyelesaikan atau menindak lanjuti beberapa temuan dari pihaknya tersebut. Terutama dalam hal dataabse yang masih kurang sinkron. “Paling tidak ada progresnya untuk merubah keadaan saat ini. Saat ini banyak keluhan masyarakat, ada yang meninggal, ada kamar yang tak tersedia. Hal itu jangan ada lagi. Saya dengar banyak yang tak terlayani selama ini. Apa kendala yang dihadapi, seperti alasannya tak ada alat untuk menangani. Ke depan harus ada kemajuan,” imbuhnya.
Selain itu, juga ditemukan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP). Termasuk juga di RSUD Bungo.
“Misalnya obat yang diberikan tidak sesuai dengan standar, padahal dalam Jamkesmas sudah ada standar obat yang harus diberikan,” tegasnya.
Sementara itu, Agus Sanusi, Direktur Umum RSUD Raden Mattaher yang juga ada dalam kesempatan itu menerangkan, tarif itu merupakan hasil gabungan selama pasien jamkesmas dirawat. “Itu akumulasi akhir,” katanya.