JAKARTA-Anggota DPR RI dari partai Gerindra Sutan Adil Hendra kembali angkat bicara terkait kenaikan BBM bersubsidi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Ia meminta pemerintah yang di pimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan beberapa hari lalu.
‘‘Satu kata dari Partai Gerindra, pemerintah harus mencabut kenaikan BBM bersubsidi,’‘ sebutnya saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Rabu (19/11).
Sutan juga mengatakan tidak tepat Joko Widodo menaikan BBM saat ini karena disaat warga negara lain menikmati turunnya harga BBM setelah harga minyak mentah turun. Menyangkut masalah APBN saja, pada 2014 Indonesia masih memiliki cadangan, yang mana harga minyak perbarel pada APBN itu ditetapkan sebesar 105$/Barel, sementara harga pasar dunia itu selalu menurun, bahkan menurun drastic, bahkan saat ini ada pada 73,9$/barel. Bisa dilihat dari nilai tukar rupiah juga tidak berpengaruh secara signifikan, jadi dari prosedur legalnya dari APBN masih ada sisa, berarti kuota daripada keuangan negara itu yang semestinya membayar 105$/barel, ini cukup dengan 73,9/9$/Barel.Artinya bahwa situasi harga minyak mentah dunia saja menurun sementara dalam negeri malah meningkat. Ini sesuatu langkah yang sangat keliru dan membuat rakyat betul-betul menjerit dan mencekik rakyat.
‘’Sementara kita punya barometer negara-negara dunia lainnya seperti Negara tetangga Malaysia sendiri lagi bersuka cita dengan harga minyak yang murah, semua negara-negara, menurunkan harga minyak dan memperhatikan rakyatnya. Kok Indonesia malahan naik, masyarakat punya harapan terhadap pemerintahan baru,’’ katanya.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi ini juga mengatakan ada sejumlah langkah yang dinilai cerdas yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan BBM yang tentunya akan menambah beban Rakyat. Memang harus diakui bahwa RAPBN 2015, Sepi dari Stimulus apalagi terobosan.
‘’Pemerintah baru harus berani mengambil kebijakan terobosan jangan cari enaknya saja dengan menaikkan harga BBM,’’ sesalnya.
Lanjut Sutan, ada sejumlah langkah solusi yang jauh lebih cerdas ketimbang cuma menaikkan harga, langkah tersebut antara lain. Terlebih dahulu memberantas mafia migas yang telah merugikan negara minimal pertahunnya US $ 1 Miliar Pertahunnya.
‘‘Pemerintah bisa juga membangun tiga kilang baru masing-masing berkapasitas 200.000 barel.cara ini bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 %’‘ jelasnya.
Sutan Juga menambahkan, meningkatkan efesiensi produksi BBM dengan cara menekan cost recovery yang saat ini mencapai US $32 Milliar/tahun. Tidak masuk akal lifting turun 40% tapi cost recovery nya justru naik hingga 200%. Dengan menekan 20% cost recovery saja berarti sudah terjadi penghematan US $.6, 4 milliar/ tahun, atau setara dengan RP 72 Triliun.
‘’Juga perbaiki Iklim usaha disektor migas, khususnya bidang eksplorasi. Sudah banyak konsesi yang di bagi-bagi. Tapi sejauh ini relatif tidak ada kegiatan eksplorasi baru. Hal ini disebabkan karena belum terjadi apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak, tidak heran kita kalau iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk,’‘ terang anggota dewan yang didapuk menjadi Kapoksi Komisi X ini.
Sutan juga meminta untuk membenahi birokrasi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). BP migas harus dibubarkan, karena telah menjadi rahasia umum bahwa proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN dan ketidak efisienan.
‘’Selama ini Volume pasokan BBM baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun yang diimpor jauh lebih tinggi dibanding jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat dan industri ‘‘ Jelas Sutan adil.
Terakhir, jika kekayaan Indonesia seperti emas, tembaga, perak, uranium, royalti dan sebagainya tidak di tilep oleh negara asing, maka Rp 9000-10000 Trilyun saja indonesia bisa dapat sehingga nilai APBN kita hanya 2000 Trilyun tersebut tidak ada apa-apanya.Sebagai perbandingan tahun 2011 brazil dapat sekitar Rp 12.000 Trilyun/tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang sangat minim pemasukan dari potensi sumber daya alamnya.
‘’Sebagai gambaran dari PT.Freeport saja kita hanya mendapatkan 1 persen. Apa masuk akal? tidak bisakah dilakukan renegosiasi kontrak asing yang sangat tidak adil tersebut,’’ pungkasnya.
Senada dengan Sutan Adil Hendra, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Gerindra Yanti Maria Susanti juga mengatakan, kenaikan harga BBM ini mencekik rakyat. ‘’Kami juga menolak kenaikan BBM,’’ ujar Yanti.