Pertanyaan SZ pun mulai bernada tinggi. Di kesempatan dia bertanya, SZ mempertanyakan fungsi pengawasan Mashuri selama menjadi wakil bupati mendampinginya, yang dianggapnya tidak mampu memperbaiki opini soal pelaporan keuangan daerah hingga selalu hanya mampu meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Persoalan yang selalu menjadi penghalang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut Sudirman adalah soal aset yang masih semrawut. Padahal menurutnya, Mashuri merupakan mantan Kabid Aset Pemda Bungo sebelum menjadi wakil bupati Bungo.
Kesempatan menjawab dimanfaatkan dengan baik oleh Mashuri. Menurutnya, persoalan soal aset sudah dia lakukan, baik selama menjadi kabag aset ataupun setelah menjadi wakil bupati. Hanya saja menurut Mashuri, persoalan muncul ketika adanya otonomi aset.
‘‘Aset kita sebenarnya sangat jelas keberadaannya. Hanya yang ada terjadi saat ini saya contohkan, ketika Pemda Bungo memiliki aset tanah, tapi tidak punya sertifikat. Kendaraan dinas ada, tapi BPKP dan STNK tidak ada. Itulah masalahnya. Tapi saya yakin, bagian aset kita akan mampu menyelesaikannya ke depan,’‘ tutup Mashuri. (hnd)