Sementara, kinerja ekspor juga tidak lebih baik dari capaian tahun 2014. Padahal, ekspor yang baik merupakan salah satu kontribusi penting bagi perbaikan ekonomi Indonesia. ”Meski neraca perdagangan surplus, namun kita harus melihat kinerja ekspor yang anjlok. Ternyata ekspornya turun, ya impornya lebih turun lagi. Itu membuktikan bahwa ada beban berat bagi ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Eko juga menyebutkan adanya faktor Pilkada serentak beberapa waktu lalu yang juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyesuaian dan kinerja perekonomian daerah yang akan berkontribusi pada meratanya ekonomi nasional.
Namun, lanjutnya, meski secara keseluruhan target pemerintah dianggap terlalu tinggi, tetapi masih ada titik terang bagi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan dapat mencapai target. Dengan catatan, delapan paket kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah mampu diimplementasikan dengan baik.
”Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa sesuai sasaran kalau paket kebijakan minimal sudah bisa berjalan dan berkontribusi 60 persen bagi perekonomian domestik. Sebab, domain paket kebijakan yang digulirkan pemerintah sangat mengarah kepada dorongan investasi dan iklim dunia usaha,” tuturnya.
Selain itu, apabila ada ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate) ada, maka hal tersebut akan mendorong iklim investasi di dalam negeri. Sebab, menurutnya, suku bunga acuan yang tinggi dianggap akan menimbulkan high cost economy. ”Suku bunga yang tinggi akan membuat high cost economy, meski ada efek dapat menenangkan nilai tukar,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pihaknya turut mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dan jajarannya: Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal, karena di tengah situasi perekonomian yang kurang baik dan keterbatasan kapasitas, masih dapat mencapai penerimaan yang cukup tinggi dan sekaligus menjaga defisit APBN 2015.
”Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat wajib pajak yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan sebagai modal penting keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Para pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, konsultan pajak, akuntan publik, akademisi, dan praktisi perpajakan juga layak diapresiasi atas kontribusinya,” urainya.
Meski pencapaian ini sudah optimal sebagai buah kerja keras, lanjutnya, Pemerintah sebaiknya tak berpuas diri dan segera mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan selama 2015, agar kinerja 2016 lebih baik. ”Situasi krisis harus dengan cerdas dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan arsitektur fiskal yang menyeluruh, guna mendukung kesinambungan fiskal,” tambahnya.