Bupati Sarolangun Cek Endra saat dikonfirmasi membenarkan bahwa serapan anggaran Kabupaten Sarolangun saat ini diangka 40 persen. Namun dirinya mengatakan hal tersebut masih berjalan dengan normal.
‘‘Memang anggaran yang berjalan 40 persen itulah secara umum di Organisasi Perangkat daerah (OPD), baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung,’‘ katanya.
Dikatakannya, tidak ada masalah terhadap realisasi serapan anggaran di OPD. ‘‘Boleh kita amati kabupaten lainnya yang sudah merealisasikan serapan anggaran 50 persen. Saya rasa berjalannya serapan di angka 40 persen sudah pas,’‘ pungkasnya.
Lantas, apa solusi yang akan diambil daerah terkait rendahnya serapan anggaran ini? Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, belum tercapainya target tersebut diakibatkan masih banyaknya terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci, yang realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan masih rendah.
Dikatakan Adirozal, setelah melakukan evaluasi ke 1 realisasi anggaran dibeberapa bulan yang lalu, dan saat ini evaluasi ke II, ia melihat pada eveluasi ke II, OPD yang berada di 10 peringkat terendah, juga masih seperti pada rapat evaluasi pertama. ‘‘OPD yang realisasi fisik maupun keuangan selalu rendah, tanya diri. Setiap laporan kita terus dalam zona merah, jika terus menerus apakah tidak malu,’‘ ujar Adirozal.
Untuk itu, Adirozal meminta kepada Sekda, untuk evaluasi realisasi fisik dan keuangan yang akan datang. Agar disiapkan piala atau piagam, untuk 10 OPD yang mendapatkan zona merah Tiga kali berturut-turut. ‘‘Untuk ke depan, Sekda buat piala atau piagam, bagi yang peraih nilai terendah tiga kali berturut-turut. Nanti akan kita baris kedepan, kita kasih piagam saya yang tandatangani,’‘ tegasnya.
‘‘Hal tersebut bertujuan, agar mereka cepat bergerak, dan kedepannya sudah mencapai target,’‘ tambahnya.
Dalam rapat evaluasi di Kantor Bupati, untuk OPD peraih nilai terendah pada realisasi anggaran masih didapatkan Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Pengadaan Barang dan Jasa, BP4D, Kecamatan Siulak Mukai, Dinas Pendidikan, Satpol-pp, dan Pengelolaan Pajak.
Adirozal meminta kepada masing-masing OPD yang mendapatkan nilai terendah, agar melakukan rapat evaluasi di Dinas masing-masing. ‘‘Sehingga tahu apa yang menjadi persoalan di bagian masing-masing, dan selanjutnya agar diperbaiki,’‘ tandasnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bungo, Supriyadi mengatakan realisasi baru berkisar di angka 40 persen. Namun proses tender fisik sudah rampung hampir 100 persen.
‘‘Pada tri wulan dua ini realisasinya sudah sekitar 40 persen. Memang masih cukup rendah. Kalau untuk alasannya cukup banyak, mungkin pihak Bapeda yang lebih tau secara detailnya ,’‘ ucap Supriyadi, Jumat (28/7)
Meskipun realisanya masih rendah, lanjut Supriyadi, pihaknya optimis sebelum APBD Perubahan pengerjaan fisik sudah terealisasikan. Dengan demikian tidak ada pengerjaan proyek yang terlantar, proses pencairannya juga tidak bermasalah.
‘‘Sesuai harapan Bapak Bupati kita H.Mashuri, proyek harus sudah terealisasi sebelum APBD Perubahan. Kita optimis sebelum APBD Perubahan sudah terealisasi. Dan tidak terjadi keterlambatan ,’‘ jelasnya.
Segera Evaluasi
Pengamat Pemerintahan Provinsi Jambi Prof Hariadi mengatakan, rendahnya serapan anggaran ini memang terjadi hampir diseluruh wilayah. Ini tentu sangat disayangkan.
Padahal, katanya, rendahnya serapan anggaran ini terjadi setiap tahun, namun yang paling parah terjadi pada tahun 2017 ini. Untuk itu dia mempertanyakan sebenarnya apa yang terjai dengan pemerintahan.