JAKARTA – Partai Golkar mulai memetakan kekuatan politiknya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mereka menggandeng lembaga survei untuk mengukur elektabilitas partai. Guna mendongkrak elektoral tahun depan, Golkar disarankan mengusung calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo.
Pada hari kedua rapat kerja nasional (rakernas) kemarin (23/3), dua lembaga survei diminta memaparkan hasil risetnya. Yunarto Wijaya, direktur eksekutif Charta Politika, mengatakan bahwa berdasar hasil riset pada Januari lalu, elektoral partai beringin naik. Pada Maret 2017, elektabilitas Partai Golkar berada di angka 12,1 persen. Lalu, pada September 2017, terjadi penurunan hingga 10,8 persen. Lantas, pada Januari 2018, naik lagi menjadi 13,2 persen. ’’Bisa disimpulkan, Partai Golkar tidak pernah turun pada skala yang cukup tajam,’’ tutur dia saat ditemui setelah acara di Hotel Sultan kemarin.
Ketika menghadapi kasus korupsi yang membelit ketua umumnya saat itu, Setya Novanto, penurunan yang dialami tidak terlalu tajam. Mengapa demikian? Sebab, tutur dia, Golkar merupakan partai yang terbiasa menghadapi masalah. Sebelumnya, partai itu mendapat terpaan isu korupsi Akbar Tandjung. Bahkan, pada 1998, Partai Golkar pernah berada di titik nadir karena dianggap bagian dari rezim korup. Tetapi, hingga sekarang, partai tersebut tetap bertahan.
Meski demikian, elektabilitas Golkar juga tidak pernah naik tajam. Sebab, lanjut Yunarto, partai tersebut tidak mempunyai tokoh yang bisa mendongkrak elektoral. ’’Seperti Partai Gerindra yang mempunyai Prabowo, PDIP dengan Jokowi dan Megawati, serta Partai Demokrat dengan nama besar SBY,’’ ucapnya.
Hingga saat ini, Golkar tidak pernah mempunyai tokoh yang bisa meningkatkan elektoral pada pemilihan umum presiden (pilpres). Karena itu, Golkar tidak pernah memenangkan pesta demokrasi. Itu menjadi tantangan berat pada pemilu mendatang. Jika ingin menaikkan elektabilitas, Partai Golkar harus bisa mengajukan cawapres.
Yang menjadi pertanyaan, ujar dia, apakah Golkar bersama ketua umum Airlangga Hartarto berani bertarung atau hanya menjadi pengekor? Menurut dia, partai mana pun yang bisa mengusung cawapres untuk pendaping Jokowi, akan mendapat limpahan suara. “Mereka akan meraih bonus elektoral,” tuturnya. Dia menilai, Partai Golkar tidak segesit PKB yang mengajukan Muhaimin Iskandar dan PPP yang mengusung ketua umumnya, M Romahurmuziy, sebagai cawapres. Jika tidak bisa menempatkan posisi secara kuat di pilpres, itu akan menghambat laju partai.
Sementara itu, hasil survei Indo Barometer berbeda dengan Charta Politika. Partai Golkar bersaing dengan Gerindra. Partai beringin berada di urutan ketiga dengan angka 8,6 persen, Partai Gerindra 12,9 persen, dan PDI Perjuangan 27,9 persen. \'\'Partai Golkar bertukar tempat dengan Partai Gerindra,” jelas Mohammad Qodari, direktur eksekutif Indo Barometer.
Qodari menjelaskan, tren elektoral Partai Golkar tidak pernah berada di atas perolehan pada Pemilu 2014. Saat itu partai tersebut meraih 16,25 persen.
Di tempat yang sama, Airlangga menyatakan bahwa partainya masih punya waktu setahun untuk mendongkrak elektabilitas. Berbagai program yang sudah direkomendasikan akan dilaksanakan. Misalnya, sembako murah, lapangan pekerjaan, perumahan rakyat, dan program ekonomi digital. ’’Kami akan melakukan penguatan jaringan ke daerah-daerah,’’ tutur dia. Terkait dengan cawapres, partainya mengumumkan setelah pilkada selesai.
Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, forum rakernas harus menjadi momentum kebangkitan Partai Golkar. Elektabilitas yang pernah merosot akibat terpaan konflik dan stigma tahun lalu harus segera dilupakan. ’’Masa lalu merupakan titik terendah kepercayaan kepada partai,’’ kata JK.
Menurut JK, masa kelam itu tidak perlu lagi dilihat. Lewat kepemimpinan dan pengurus baru yang terpilih pasca musyawarah nasional luar biasa. JK yakin Golkar punya masa depan yang lebih baik. Meski begitu, masa depan yang baik itu perlu dicapai lewat kerja keras. ’’Kami minta seluruh kader menunjukkan kontribusinya dalam membangun bangsa dan dekat dengan rakyat,’’ kata JK. Permintaan itu mencakup kader Partai Golkar di DPR, para kader yang saat ini memegang amanah sebagai kepala daerah, hingga para kader di daerah yang tidak punya jabatan publik. ’’Ini merupakan hal yang sangat penting bagaimana membersihkan dan membawa partai bersih, bagaimana orang melupakan masa kelam itu,’’ tandasnya.
(lum/bay/c4/oni)