DISWAY BARU

Pedagang Mengeluh, Harga Sewa Lapak di MTQ ke-54 Provinsi di Muaro Jambi Mahal

Pedagang Mengeluh, Harga Sewa Lapak di MTQ ke-54 Provinsi di Muaro Jambi Mahal

Pedagang Mengeluh, Harga Sewa Lapak di MTQ ke-54 Provinsi di Muaro Jambi Mahal--

MUARO JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kekecewaan para pelaku UMKM lokal memuncak pada saat pelaksanaan MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Muaro Jambi diduga menghindar dari tanggung jawab dalam penataan pedagang yang ingin berjualan di arena MTQ.

BACA JUGA:Kota Jambi Tembus Top 5 Nasional I-SIM 2025, Inovasi Agro KOJA Dipaparkan Wako Maulana Bikin Kagum Dewan Juri

Akibatnya, pengelolaan area usaha diserahkan sepenuhnya kepada pihak event organizer (EO).Keputusan tersebut berbuntut panjang.

Para pedagang UMKM yang berharap bisa mendapatkan fasilitas dengan biaya terjangkau justru harus menghadapi tarif sewa tenda yang dinilai mencekik.

BACA JUGA:Operasi Zebra Dimulai, Sasar 8 Jenis Pelanggaran Pengendara

Harga sewa yang dipatok EO mencapai Rp.3 sampai dengan Rp.5 juta per tenda, membuat banyak pedagang keberatan dan merasa diperlakukan tidak adil.

BACA JUGA:7 ASN di Kerinci Diberhentikan BKPSDM , Ini Kasus Pelanggarannya

“Biasanya kalau kegiatan pemerintah ada pembinaan atau penataan dari dinas. Tapi sekarang malah diserahkan ke EO. Kami terpaksa ikut aturan mereka dan bayar mahal,” keluh seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, menurut informasi yang beredar, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi hanya mengalokasikan anggaran untuk stand pameran resmi kabupaten/kota, bukan untuk pedagang UMKM lokal.

BACA JUGA:Bupati M. Syukur Berikan 14 Penghargaan dan 3 Ambulans di HKN ke-61, Ini Daftar yang Terima Penghargaan

Akibatnya, pelaku usaha kecil harus menanggung seluruh biaya sendiri tanpa ada pendampingan maupun subsidi.

BACA JUGA:8 Jabatan Kepala OPD Pemkot Jambi Dilelang Terbuka, ASN dari Sabang Sampai Merauke Boleh Daftar

Kondisi ini memunculkan kritik keras dari berbagai pihak yang menilai pemerintah daerah seharusnya hadir untuk melindungi dan memfasilitasi UMKM, bukan justru membiarkan pihak ketiga mengelola area komersial tanpa pengawasan ketat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: