KKP Optimalkan Desa Wisata Bahari Untuk Ekonomi Pesisir Berkelanjutan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan Desa Wisata Bahari untuk meningkatkan perekonomian pesisir dan mendukung keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir.

"KKP terus mempercepat pertumbuhan ekonomi biru, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui pengembangan Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, dikutip dari Antara. 

Dia menyampaikan, sejak 2016, Direktorat Jasa Kelautan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari di Indonesia.

Hingga akhir 2024, sebanyak 108 kawasan desa pesisir telah menerima bantuan sarana wisata bahari.

Gustaaf menegaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, pengelolaan program ini menjadi lebih terstruktur.

Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, upaya konservasi, serta penguatan kewirausahaan di sektor wisata.

“Pengembangan desa wisata bahari bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, tapi juga memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengungkapkan, dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga pemberian fasilitas fisik.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa perahu, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Bahkan pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Sejak diluncurkan pada 2020, program Dewi Bahari menunjukkan capaian signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tambahan tujuh desa baru yang akan ditetapkan tahun ini.

Beberapa desa telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengintegrasikan usaha lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.

"Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, KKP rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata bahari secara daring dan luring," kata Miftahul.

Materi pelatihan di antaranya mencakup pelayanan prima, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata, guna memastikan kualitas layanan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pengembangan Desa Wisata Bahari termasuk untuk mendukung program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sumber: