Dampak Pemangkasan Anggaran, Dua Proyek DAK Batal

SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pemangkasan anggaran untuk menekan defisit anggaran, dari pemerintah pusat berdampak terhadap pembangunan daerah. Tak terkecuali, Pemkab Sarolangun, yang juga terkena imbas atas keputusan tersebut.

Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan kontroversi, tapi sangat diperlukan untuk menekan defisit anggaran.

Dalam instruksi pemangkasan anggaran sebesar Rp. 306 triliun yang tertuang dalam Surat Nomor S-37/MK.02/2025 dan ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh kementerian dan lembaga negara diinstruksikan memotong anggaran belanja operasional mereka.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, telah menyusun kembali rencana penerimaan pasca keputusan tersebut. Sebab, berdampak pada pembangunan fisik, salah satunya di Kecamatan Limun, yaitu pembangunan ruas jalan bukit bulan dan irigasi yang menjadi korban akibat keputusan pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran.

Adapun dua proyek tersebut sedianya akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat penerimaan transfer pusat ke daerah.

Yang mana keduanya telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025 ini.

Dengan pagu anggaran untuk pekerjaan jalan sebesar Rp31.437.009.000 (Tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah).

Dan irigasi dengan nilai Rp744.683.000 (Tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

"Ya, sepertinya proyek ini batal terlaksana. Tapi kami akan terus mendorong Pemerintah daerah untuk mencari solusinya, dan ini tergantung kinerja Bupati terpilih setelah dilantik nanti,” kata Subhan, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Fraksi Nasdem-Demokrat.

Subhan mengatakan, bahwa ia sangat menyayangkan kenapa harus dua proyek itu yang dikorbankan, padahal dua pekerjaan itu sangat vital kebutuhannya bagi masyarakat setempat.

“Terlebih lagi jalan itu, kita kan tau sekarang kondisinya sangat parah dan sangat mengganggu jalannya aktifitas masyarakat sehari-hari. Termasuk aktifitas perekonomian,” katanya.

Namun, kata Subhan pihaknya saat ini belum menyerah dan akan terus bergerak untuk memperjuangkan bagaimana kemudian nanti ada solusi untuk mencari anggaran pengganti dari Pemerintah pusat agar pekerjaan tersebut tetap bisa terlaksana.

“Karena kalau kita hitung dari sekarang, kan rentang waktu perjalanan APBD murni ini kan masih panjang, mudah-mudahan setelah Bupati terpilih dilantik nanti kita dapat mencari solusi bersama-sama kepada pemerintah pusat,” kata Subhan.

“Kalau hal ini nanti juga meleset atau tidak menemukan solusi, dengan terpaksa kita harap masyarakat tetap bersabar. Artinya pada APBD 2026 nanti pasti akan kita perjuangkan lagi,” pungkasnya.(hnd)

Sumber: