Kunjungi Anggota DPR RI Komisi XII Cek Endra, Kemas Faried Alfarelly Sampaikan Usulan Penambahan Kuota Jargas

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, beserta jajaran Pimpinan DPRD Kota Jambi, melakukan kunjungan kerja ke Anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar, Drs. H. Cek Endra, Senin (13/1/2025), di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan rapat koordinasi dan konsultasi terkait usulan penambahan kuota Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi pada tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried Alfarelly menyampaikan bahwa penambahan kuota Jargas ini merupakan hasil komunikasi antara Pj Walikota Jambi dan Pimpinan DPRD Kota Jambi dengan Kementerian ESDM, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Jargas di kota tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat menghasilkan kolaborasi yang akan mewujudkan permintaan masyarakat Kota Jambi akan kuota Jargas yang lebih besar.

Dalam rapat koordinasi ini, juga dibahas mengenai pengelolaan Jargas di Kota Jambi yang saat ini masih dikelola oleh PT. JII (Jambi Indoguna Internasional), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jambi. Kemas Faried Alfarelly berharap ke depan pengelolaan Jargas dapat melibatkan BUMD milik Pemerintah Kota Jambi, PT. Siginjai Sakti, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemanfaatannya.

"Saya akan terus mendorong agar pengelolaan Jargas ini bisa diberikan kepada BUMD Kabupaten/Kota masing-masing," ujar Kemas Faried Alfarelly.

Menanggapi hal tersebut, Drs. H. Cek Endra, Anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar, menyatakan akan menyampaikan langsung usulan penambahan kuota Jargas kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM. H. Cek Endra menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat waktu, dengan memastikan tidak ada hambatan terkait pembangunan infrastruktur atau pemasangan jaringan di lapangan yang dapat mengganggu pencapaian kuota yang diajukan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, H. Cek Endra juga menginformasikan bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis akan berlanjut pada tahun 2025 untuk memastikan seluruh rumah penduduk kurang mampu mendapatkan aliran listrik. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi XII DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PLN (Persero). (hfz)

 

Sumber: