Tinggal RUPS, Ini Alasan Mundur Dirut PT Siginjai Sakti Petri Ramli

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Direktur Utama PT Siginjai Sakti, Petri Ramli mengakui, jika dirinya telah mengundurkan diri sejak empat bulan lalu. Tepatnya, pada 30 November 2023.

Kata Dia, ada kesadaran dirinya bahwa ternyata tidak mampu menjalankan BUMD dengan kondisi yang seperti ini.

"Artinya kita punya bisnis satu itu, Asphalt Mixing Plant (AMP) tapi gagal," katanya saat ditemui usai RDP dengan Pansus II LKPJ Walikota Jambi. 

Kata Petri, sewaktu pendirian, direncanakan BUMD ini akan mengelola 12 jenis bidang usaha, utamanya adalah pengelolaan city gas, AMP, dan pengelolaan TPA Talang Gulo. 

"Sudah kami kirimkan proposalnya, kajian bisnisnya sudah kami buat, untuk ketiganya. Tapi akhirnya yang jalan cuma satu, yaitu AMP. Tapi kami harus melakukan perbaikan yang signifikan, baru bisa jalankan bisnis itu, kami harus sewa. Karena alat ini belum diserahkan asetnya pada kita. 2021 perbaiki alat, 2022 mulai jalankan bisnis. Akhirnya kami tidak bertahan (Sustainable) hanya dengan 1 bisnis ini saja. Karena produksi aspal itu tidak setiap hari. Contohnya sekarang, siapa yang mau pesan aspal, proyek belum jalan. Orang paling baru mau pesan itu di bulan September, Oktober, November. Bagaimana dengan bulan-bulan lain," tuturnya.

Dia juga mengatakan, jika Pemkot Jambi dan PT Siginjai Sakti tidak berhasil mengelola jaringan city gas. Karena sampai sekarang masih dikelola PT JII. 

"Dulu pernah dijanjikan oleh Pertagas Niaga, kalau ada sambungan baru, yang kelola pemkot, tapi sampai hari ini tidak ada," katanya.

Setelah jaringan city gas tidak berhasil, pihaknya langsung kirimkan proposal untuk TPA Talang Gulo, tapi sekarang sudah dibentuk BLUD untuk mengelola itu.

"Kami tidak mengerti juga, karena BUMD sudah ada, tapi dibuat BLUD. Proposal kami menyatakan kalau kami kelola, bisa memberikan keuntungan," jelasnya.

Petri menyebutkan, tahun 2024 ini belum ada gambaran apa yang mesti dikerjakan.

"Saya juga sudah mengundurkan diri. Saya realistis saja, bisnis tidak ada, pengeluaran jalan terus. Artinya jangan sampai habis," tambahnya.

Saat disinggung mengenai pengelolaan pariwisata di Kota Jambi, dia menyebut hal itu tidak ada dalam RUPS. 

"Pariwisata memang menjadi bagian dari 12 jenis usaha itu, tapi bukan prioritas.  Jadi tidak biasa saya tiba-tiba langsung ke sana. Ambil bisnis yang nomor 11, atau 12 saja, tidak bisa seperti itu," katanya.

Kata dia, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sudah ia kirimkan dan sudah dilakukan audit. 

Sumber: