Gaduh Petugas KPPS di Jambi Pertanyakan Uang Transport Pelantikan, Rela Kelaparan Demi Rekor MURI

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2024 di Jambi kini pertanyakan uang transport di tengah gebyar Raihan rekor MURI yang telah mereka sokong.

Banyak anggota KPPS mempertanyakan uang transport mengingat acara dilaksanakan di hari kerja yaitu Kamis 25 Januari 2024.

“Undangan pelantikan hari kerja, kami meninggalkan pekerjaan kami sejak pagi hingga jelang siang demi kelancaran acara dan juga mendukung memecahkan rekor MURI ini, nyatanya saat pulang tidak ada penggantian uang transport,” ujar salah satu anggota KPPS dari Kecamatan Mayang Mangurai Kota Jambi kepada Jambi Ekspres.

Sementara itu, anggota KPPS dari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi juga mempertanyakan uang transport. Salah satu anggota KPPS di sana mengatakan saat awal ia mendapat informasi akan ada penggantian uang transport, namun tidak secara tertulis.

BACA JUGA:Usai Dilantik Jadi Petugas KPPS Rindu Ayah Loncat ke Sumur Sedalam 30 Meter

“Hanya ada yang menyampaikan secara lisan, saya pikir benar ado, ternyata sampai pulang saat ditanya ke panitia, katanya belum dapat info lanjutan,” lanjutnya.

Tak hanya soal uang transport, pelantikan KPPS di Kecamatan Alam Barajo yang diselenggarakaan di Kampung Radja itu juga diwarnai dengan kelaparan.

“Lapar karena tidak dapat snack, ada yang dapat tapi banyak juga yang tidak dapat, saat ditanya ke panitia katanya memang sudah tidak ada, masa iya acara rekor MURI gini beli snack kurang, kurangnya banyak lagi, sampai-sampai pulang kami kelaparan, ya rela kelaparan demi rekor MURI lah kan,” ujar salah satu anggota KPPS Alam Barajo yang minta namanya tak dicantumkan.

Tak hanya itu, petugas KPPS dari Kecamatan Kota Baru juga mempertanyakan uang transport pelantikan kemarin. “Kok kami baca di media ada yang dapat uang transport kok kami tidak,” ujar anggota KPPS dari Kelurahan Simpang Tiga Sipin itu.

Ia juga menyayangkan saat pelantikan ada petugas undangan yang tidak dapat snack. “Teman lain banyak yang tak dapat, saya alhamdulillah dapat karena cepat ngambil,” lanjutnya.
 
Tak hanya di Kota Jambi, dari hasil survey sederhana yang dilakukan Jambi Ekspres melalui Instagram, petugas KPPS di kabupaten Muaro Jambi juga bertanya apakah uang transport itu ada atau tidak?

BACA JUGA:Petugas KPPS Kaget Disuguhkan Snack ‘Ngelayat’ Orang Meninggal Padahal Acara Pelantikan

“Karena kan saya dapat info ada kabupaten yang dapat, kok kami ndak.” Ujar anggota KPPS dari Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.

Terkait dengan kegaduhan ini, Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni saat dihubungi Jambi Ekspres Sabtu malam (27/01/2024) mengaku sudah mendapat laporan terkait hal tersebut.

Namun ia belum mau memberi tanggapan dengan alasan masih harus mengumpulkan data terkait kegaduhan ini dan berjanji akan menghubungi Jambi Ekspres kembali.

BACA JUGA:Bimtek KPPS Jambi di Hotel Berbintang Tapi Uang Transport Belum Dibayar, Ini Jadwal Cair Gaji KPPS

Bajet Rp15rb Dibelikan Snack Orang Takziah

Perkara snack dan uang transport ini juga heboh di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo.

Pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman itu menjadi sangat viral di media sosial karena anggota KPPS mengeluhkan hanya dapat camilan yang minim layaknya snack  orang melayat di rumah duka orang meninggal atau takziah.

BACA JUGA:Usai Dilantik Jadi Petugas KPPS Rindu Ayah Loncat ke Sumur Sedalam 30 Meter

Adalah akun @your****, di platform X pada Kamis (25/1) mengatakan:

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini ? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman," ujarnya dalam cuitan di X.

BACA JUGA:Tips Agar KPPS Tidak Pulang Pagi, Kerja Petugas 1-7 Lancar Jaya

BACA JUGA:Segini Gaji Petugas KPPS 2024 yang Baru Dilantik Pecah Rekor MURI

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi kemudian langsung memberikan klarifikasi. Katanya penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS dilakukan oleh vendor yang sudah terdaftar dalam e-katalog. Namun naas ternyata vendor itu malah mensub kan lagi ke orang lain sehingga terjadi kegaduhan ini. (*)

Sumber: