KPU Gunakan 1,5 Miliar untuk PSU

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 April mendatang. Setidaknya 1,5 miliar lebih akan digunakan penyelenggara untuk belanja pada pelaksaan pemilihan tersebut. 

 Ketua KPU Kabupaten Bungo Armidis mengatakan bahwa anggaran bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Bungo yang diperuntukan untuk Pilkada 2024. “Anggarannya masih kita gunakan dari hibah kemarin, karena masih tersisa dan silva. Setelah kita hitung kebutuhan 1,5 miliar itu tercukupi,” ujarnya. 

 Armidis menyebutkan, anggaran ini nantinya digunakan untuk honor badan adhoc, mulai dari PPK, PPP hingga KPPS. Kemudian kebutuhan logistik seperti surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya. “Terbesar itu ada di honor untuk badan adhoc,” sebutnya. 

BACA JUGA:Siswa MAN IC Antusias Ikuti UKBI

Armidis mengatakan bahwa untuk badan adhoc ini, pihaknya diperintahkan untuk melakukan evaluasi berbasis kinerja. “Kalau memang kemarin bagus, tentu kita pertahankan. Tapi kalau memang bermasalah tentu kita ganti,” ungkapnya. 

 Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bungo telah memanggil KPU untuk melakukan hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bungo, Pardinan didampingi Wakil Ketua II Darwandi. Sedangkan dari pihak KPU Bungo dihadiri oleh tiga orang komisioner yakni Sodri Hamzah, Sri Hartati, dan Jamiin Nopri serta Sekretaris KPU, Muhammad Panca.

Dalam pertemuan tersebut Pardinan menanyakan kepastian jadwal PSU pada 21 TPS serta langkah apa yang akan diambil KPU Bungo terkait masih adanya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik pada wilayah PSU. "Jika melihat Pilkada sebelumnya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ini yang menjadi permasalahan. Jadi, kami berharap permasalahan ini tidak terulang kembali," ujar Pardinan.

BACA JUGA:Mengejar Tuah Kumis Naga Hingga ke Negeri Singkawang

Kemudian Darwandi yang juga hadir meminta KPU Bungo untuk mengawal ketat PSU ini agar bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. "Kami meminta jangan sampai ada lagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik yang diperbolehkan kembali memilih pada PSU ini," pinta Darwandi.

Terkait persoalan KTP elektronik, Komisioner KPU Bungo Sri Hartati memastikan akan selesai sebelum masa pemilihan ulang. "Untuk antisipasi ini kami sudah kordinasi dengan Dinas Dukcapil Bungo bahkan Dukcapil Provinsi. Nanti Dukcapil akan turun langsung mendatangi dan mencetak KTP tersebut," ujar Sri Hartati.

Sri Hartati juga memastikan bahwa PSU nanti akan berjalan sesuai aturan, dimana pihak penyelenggara meminta pemilih untuk menunjukan KTP dan menandatangani absen sebagaimana mestinya.

"Kalau dibutuhkan kami juga siap membantu kedua pasangan calon untuk memberikan bimtek terhadap saksi. Dengan demikian saksi ini lebih bisa memahami tugas dan aturan," pungkasnya. (aiz)

 

Sumber: