Perkembangan Ekonomi Jambi Hingga Agustus 2024 Tumbuh 4,81 Persen

OJK Jambi terus berkomitmen dan memprioritaskan pelindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.

“Selanjutnya, OJK Jambi telah memberikan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 4.482 permintaan sampai dengan akhir Agustus 2023,” ujarnya.

Dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023 di Kota Jambi, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Permberdayaan Anak (DPMPAA) melaksanaan kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional yang mengusung tema “Anak Terlindungi Indonesia Maju”. Kegiatan ini dilaksanakan pada rabu, 2 Agutus 2023 di lapangan depan Kantor Walikota Jambi yang dihadiri oleh lebih dari 500 pelajar dari jenjang PAUD sampai dengan SMA. Pada kegiatan ini OJK dengan melibatkan Bank Jambi, Bursa Efek Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dan Korean Investment & Sekuritas Indonesia melakukan talkshow keuangan mengenai pengenalan OJK dan lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan, perencanaan keuangan hingga pengenalan pasar modal. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi melakukan Program Inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Kawasan Wisata Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dicanangkan pada tanggal 4 Juli 2023. OJK Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dan Pemerintah Kecamatan Kuala Jambi telah melaksanakan program Pendampingan UMKM dan Launching Program S.I.A.P (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS di Kawasan Wisata Kampung Laut pada 29 Agustus 2023. Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi kepada 50 orang pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kampung Laut, Kelurahan Tanjung Solok, dan Desa Majelis Hidayah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM yang ada di kecamantan Kuala Jambi dapat faham mengenai akses pembiayaan bagi UMKM dan pengelolaan keuangan UMKM, serta mekanisme penyaluran pembiayaan/kredit oleh perbankan kepada Pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan mengetahui sistem pembayaran melalui QRIS yang dapat memudahkan proses transaksi.

“Menutup Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi melaksanakan program literasi dan edukasi pasar modal bertajuk Sadar Investasi dan Gerakan Inklusi Kota Jambi (SIGINJAI) yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi, dan Anggota Bursa di Kota Jambi Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pencanangan Edukasi dan Literasi Pasar Modal yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Jambi, OJK Provinsi Jambi, KP BEI Jambi, Lurah Pematang Sulur, dan PT FAC Sekuritas Cabang Jambi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah investor sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penerapan governance, risk management dan compliance (GRC) secara terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagai upaya mewujudkan stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Upaya OJK tersebut antara lain diwujudkan dengan menggelar kegiatan Forum Penguatan Audit Internal Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema “Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi” di Jakarta, Kamis (12/10) lalu.

“Berbagai langkah yang OJK lakukan tidak akan efektif tanpa dorongan seluruh stakeholder terkait, termasuk Bapak dan Ibu yang berada di fungsi Auditor Internal perusahaan. Sesama profesi internal audit tidak perlu bersaing, namun justru perlu berkolaborasi, dan bahu-membahu untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya.

Sophia mengharapkan SDM Audit Internal bekerja dengan profesional dan berintegritas, serta mampu menjadi katalisator terhadap pengembangan dan implementasi GRC di perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam sambutannya menekankan peran dari fungsi audit internal sebagai pihak yang independen dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

 “Kami berharap agar upaya penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan tidak lepas dari penguatan fungsi audit internal dalam mendukung implementasi governansi yang baik. Pada era digitalisasi ini, fungsi audit internal juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti data analytics, dan artificial intelligence, untuk mendorong penguatan mekanisme check and balances di internal lembaga jasa keuangan,” kata Ogi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan dalam penerapan governansi, profesi Internal Auditor akan menghadapi beberapa tantangan, seperti indikasi window dressing laporan keuangan, implementasi sustainability aspects, hingga digitalisasi yang tengah berkembang sangat pesat.

“Perkembangan teknologi telah membuka banyak peluang inovasi dalam bisnis, namun di samping itu juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Dengan berbagai tantangan yang ada, maka fungsi Auditor Internal dituntut untuk terus berkembang agar dapat tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi,” kata Agusman.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari internal maupun eksternal OJK, antara lain Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan, Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Totok Dwi Diantoro, President of The Institute Internal Auditors Indonesia (IIA) Angela Simatupang, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Sidharta Utama, Ketua Umum Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) Antonius Gunardi, Ketua Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Djohan Pinnarwan, Head of Internal Audit PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Carolina Iskandar, dan Direktur Kepatuhan PT BCA Finance Lim Handoyo.

Kegiatan diadakan secara hybrid yang dihadiri lebih dari 1.000 orang peserta yang berasal dari perwakilan Pimpinan LJK dan fungsi audit internal di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta perwakilan Pimpinan Lembaga/Asosiasi Profesi di bidang governansi.

“OJK berharap melalui forum ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam rangka memperkuat fungsi audit internal dalam mendukung penguatan governansi dan penegakan integritas SJK yang berkelanjutan,” harapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, melalui penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam penerapan prinsip syariah serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) DPS 2023, dengan tema “Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi”, di Jakarta, 13-14 Oktober 2024. Hadir Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Ketua DSN-MUI KH Hasanudin, Wakil Ketua Umum DSN-MUI Anwar Abbas, serta 300 Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, aspek literasi menjadi faktor penting untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah, sebagai arus baru yang mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional.

Sumber: