>

Menpan RB: ASN Harus 'Inline' dengan Target Kinerja Presiden

Menpan RB: ASN Harus 'Inline' dengan Target Kinerja Presiden

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas --

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepemimpinan yang kuat serta eksekusi yang baik diperlukan untuk menyukseskan reformasi birokrasi berdampak. Di depan pejabat yang dilantik, ia meminta pekerjaan yang dilakukan juga harus selaras dengan target kinerja Presiden.

“Baik itu target kinerja yang terdapat pada RPJMN, target pada Renstra, Perjanjian Kerja (PK), maupun target-target tematik yang diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan program reformasi birokrasi yang berdampak. Kerja kita semua harus inline dan tegak lurus dengan target kinerja Presiden,” kata Anas.

Pada kesempatan tersebut, Anas melantik Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama, Pejabat Fungsional Pranata Komputer serta Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian PANRB di Jakarta, Jumat (16/06).

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ario Wiriandhi sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan. Ario sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi.

Pejabat kedua yaitu Ronald Andre Annas sebagai Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama. Ronald sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Sementara pegawai lain yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer adalah Yudhi Prasetya dan penyerahan SK PPPK untuk Nurrohmah Luberiyatun.

Sesuai dengan 5 Prioritas Kerja Presiden Tahun 2019 - 2024, Anas mengatakan setiap ASN yang ada harus dapat menghapus pola pikir yang linier dan monoton untuk kemudian berubah ke arah yang lebih adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Program reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Presiden adalah program reformasi birokrasi yang bukan dalam bentuk tumpukan kertas, melainkan transformasi menjadi birokrasi yang lincah dan cepat.

“Sudah tidak lagi zamannya bahwa setiap program dan kegiatan harus dilakukan kegiatan sosialisasi atau diseminasi di hotel-hotel atau bahkan berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk mengunjungi setiap pemerintah daerah hanya untuk mendampingi penyusunan dokumen atau sekadar memberikan informasi yang seharusnya bisa dilakukan secara virtual,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Lebih lanjut Anas mengingatkan agar ASN tidak menghabiskan waktunya dengan sibuk mengurusi hal-hal administratif yang sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis tersistem dengan efektif dan efisien. Salah satu cara yang dilakukan yaitu membuat inovasi untuk mempercepat pelayanan kepada stakeholder.

“Mudahkan dan sederhanakanlah setiap tahapan yang harus ditempuh oleh para pemangku kepentingan kita dengan mengedepankan terobosan-terobosan yang memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi informasi,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: