BBM PERTALITE Dibatasi di Setiap Daerah, BPH Migas: Silakan Saja, Asal...

Menurut Erika Retnowati seperti dikutip dari Instagram PT Pertamina Patra Niaga, silahkan saja, karena masing-masing daerah punya kuota masing-masing jadi kami persilahkan bagaimana mereka mengatur supaya kuota cukup.

"Boleh saja mereka mengatur seperti ada daerah yang hanya boleh membeli Rp 150 ribu, daerah lain 400 ribu per hari untuk kendaraan rooda empat, itu diperbolehkan dan tidak dilarang sepanjang itu lebih ketat jadi tidak boleh longgar dari yang dikeluarkan BPH,"ujar Erika Retnowati.

Tak hanya BBM Pertalite, Pertamina juga membatasi distribusi BBM solar untuk 234 Kota/Kabupaten di Indonesia (lihat daftar nama kabupaten/Kota diakhir artikel ini).

Pembatasan pembelian BBM ini diberlakukan mulai 25 Mei 2023 untuk 234 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Menurut keterangan di Instagram Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, di 234 Kabupaten/Kota (lihat sampai akhir artikel ini daftar Kabupaten/Kota) SPBU hanya melayani pembeli yang mempunyai QR Code.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan per tanggal 25 Mei, Full QR akan diberlakukan secara bertahap dimulai di 234 Kota atau Kabupaten.

Wilayah-wilayah ini sepanjang periode 2 minggu kebelakang sudah menerapkan mekanisme Full Registrant dan performa transaksi penggunaan QR-nya sudah cukup baik dan siap menerapkan Full QR. 

Irto melanjutkan pada awal penerapan Full QR Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan antisipasi untuk memudahkan masyarakat, salah satunya adalah penyediaan titik print QR di beberapa SPBU.

“Jadi masyarakat yang QR Code tertinggal, atau mau refresh ulang QR Code, bisa dibantu di SPBU dan bisa langsung melanjutkan transaksi pembelian Solar Subsidi,” katanya.

Lebih lanjut Irto mengungkapkan, bahwa Program Subsidi Tepat untuk Solar Subsidi ini bukan hal yang baru, dan saat ini Pertamina Patra Niaga terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut.

“Mengingat penyaluran Solar Subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya, maka bertahap kami berlakukan Full QR untuk Solar Subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR Code-nya,” jelas Irto.

Menurut Irto, Full QR ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar Subsidi itu sendiri, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.

“Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban, karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR Code. Untuk keamanan ekstra, QR Code dapat direset berkala tanpa ada batas, jadi jika hilang atau curiga digunakan bisa diganti dengan QR Code baru melalui website Subsidi Tepat,” pungkasnya.

Irto berharap Program Subsidi Tepat Full QR di tahap awal ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruh Stakeholder terkait untuk mewujudkan penyaluran Solar Subsidi yang lebih transparan serta mempersempit ruang gerak oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan penggunaan Solar Subsidi.

“Kita memiliki tujuan yang positif, dimana Subsidi Tepat ini untuk menjamin kuota BBM bersubsidi terjaga, digunakan sesuai regulasi yang berlaku, dan transparan penggunaannya. Pertamina Patra Niaga juga akan terus mengevaluasi pelaksanaannya dan terus memastikan pelayanan berjalan dengan baik,” tukas Irto.

Sumber: