Benar Apa Salah? Jokowi yang Presiden Kok Ngurus Jalan Kabupaten

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Benar apa salah? Seorang presiden kok sampai mengambil alih pembangunan jalan di level provinsi bahkan hingga kabupaten.

 

Pertanyaan ini banyak muncul sejak Jokowi turun dan mengambil alih beberapa pembangunan jalan di Lampung, Jambi hingga Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir.

 

Ternyata, ini dijawab oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

 

Kata Basuki apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

 

Inpres ini bahkan telah dikeluarkan oleh Presiden sejak Maret 2023.

 

Kata Basuki, Inpres Jalan Daerah ini bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

 

Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai sepanjang 50an km merupakan salah satu ruas jalan daerah yang diusulkan untuk ditangani melalui Inpres Jalan Daerah pada TA 2023.

 

"Selain ruas tersebut, ruas jalan daerah di Sumatera Utara yang juga diusulkan antara lain Jalan Teluk Binjei - Tanjung Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang di Kabupaten Labuhan Batu," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers pada Kamis (18/5/2023).

 

Tiga ruas tersebut diusulkan untuk ditangani agar dapat meningkatkan akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan dari pusat kegiatan masyarakat di Sumut.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan di wilayah Sumut ada 2.600 km jalan nasional di mana 260 km di antaranya mengalami kerusakan. Kemudian dari 3.005 km jalan provinsi, 340 km diantaranya rusak.

 

"Jalan kabupaten itu banyak yang rusak. Dari 33.000 km, jalan yang rusak kira kira 13.000 km, salah satunya di Labura. Di sini ada 13 km, kemudian menuju Tanjung Leidong itu ada 17 km lagi dengan keadaan kurang lebih sama seperti ini," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

 

Menurut Presiden Jokowi, perbaikan jalan rusak di Sumut akan segera dikerjakan dan akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

 

"Ini yang segera kita perbaiki. Dimulai paling lambat Juli. Dan semua di Sumut tetap sama, kita bagi ada yang dikerjakan Pak Gubernur, ada yang dikerjakan Pak Bupati. Ada yang diambil alih Pusat untuk ruas yang kira-kira pemerintah provinsi, kabupaten atau kota tidak punya kemampuan untuk mengerjakan," ujar Presiden Jokowi. (*)

 

Sumber: