>

9.695 Rumah Tangga Tidak Mampu Nikmati Bantuan BPBL

9.695 Rumah Tangga Tidak Mampu Nikmati Bantuan BPBL

9.695 Rumah Tangga Tidak Mampu Nikmati Bantuan BPBL--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sambungan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun anggaran 2022 kepada 9.695 rumah tangga tidak mampu di Jawa Tengah. Program BPBL ini merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pada Sabtu, (13/05/2023).

"Realisasi penerima BPBL di provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 9.695 rumah tangga. Untuk Kabupaten Purworejo, telah tersambung sebanyak 367 rumah tangga yang tersebar di 13 kecamatan," ungkap Wanhar.

Ia mengatakan tahun 2022 lalu Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga akan mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL. Realisasi pada akhir tahun 2022 berhasil menyala melebihi target yaitu sebanyak 80.183 rumah tangga atau 100,2%.

Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2022, telah disetujui alokasi APBN tahun 2023 untuk melanjutkan Program BPBL sebanyak 83.000 rumah tangga yang tersebar di 34 Provinsi. Dalam perjalanannya, pada bulan April 2023 telah dilakukan revisi DIPA sehingga jumlah tersebut bertambah menjadi 125.000 rumah tangga yang bersumber dari pemanfaatan sisa anggaran kegiatan lain.

"Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sendiri direncanakan mendapat alokasi sebesar 15.000 rumah tangga penerima BPBL," jelas Wanhar

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII H. Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PLN mempunyai cita-cita tidak ada rumah tangga yang tidak punya listrik. "Itu merupakan tugas negara, negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu listrik," ungkap Abdul.

Ia mengatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, selain berfungsi sebagai penerangan, juga berfungsi sebagai energi dalam mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari.

Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rudiana Nurhadian menyatakan bahwa sebagai bentuk dukungan PLN atas rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dimana salah satunya dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik maka PLN bersama mitra kerja akan bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi dan melangkah bersama melaksanakan tugas mulia dari Kementerian ESDM yakni Program BPBL.

"Program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik," ujar Rudiana.

Dalam acara tersebut juga dilakukan kunjungan ke salah satu penerima manfaat program BPBL Napsiyah (66) berterima kasih atas bantuan yang diterimanya. Napsiyah mengaku selama ini menyalur dari rumah orang tuanya. "Selama ini saya menyalur dari rumah Bapak saya. Sekarang saya ga perlu menyalur lagi, terima kasih Kementerian ESDM dan PLN" ujar Napsiyah.

Menurut Wanhar, Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: