Serah Terima Tertunda, Penyertaan Modal Pemkot ke Bank 9 Jambi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota JAMBI (Pemkot JAMBI) tengah menghadapi kendala dalam proses serah terima bangunan megah yang terletak di Jalan Raden Mattaher. Gedung ini direncanakan sebagai penyertaan modal untuk Bank 9 JAMBI, dengan total nilai mencapai Rp 13 miliar. Gedung tersebut terdiri dari bangunan senilai Rp 10 miliar dan tanah serta pagar senilai Rp 3 miliar.

Penyebab utama penundaan ini adalah kerusakan fasilitas interior gedung dan hilangnya barang-barang di dalamnya. Pada 3 Oktober 2024 lalu, gedung yang berdiri di samping Gedung Putro Retno, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, diketahui menjadi sasaran pencurian. Aksi pencurian tersebut merusak sejumlah fasilitas seperti plafon dan pendingin ruangan, menyebabkan kondisi gedung tampak berantakan.

Gedung ini dibangun di atas lahan seluas 1.815 meter persegi yang sebelumnya merupakan lahan sengketa. Namun, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 13/Eks/2010/PN Jbi tanggal 6 November 2020, tanah tersebut akhirnya dieksekusi dan menjadi milik Pemkot Jambi. Walaupun status lahan sudah jelas, masalah kerusakan fasilitas dan hilangnya barang menghalangi proses serah terima gedung sebagai penyertaan modal. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menjelaskan bahwa meskipun Pemkot Jambi telah menyelesaikan pembangunan gedung tersebut, Bank Jambi menolak menerima gedung dalam kondisi yang ada sekarang. Ia menambahkan bahwa gedung tersebut menjadi tanggung jawab pihak aset daerah setelah selesai dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi. Faruk menegaskan bahwa pihak aset daerah seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat gedung agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

"Harusnya bidang aset bisa menjaga itu," ujar Umar Faruk. 

Ia juga menjelaskan bahwa Bank Jambi sebelumnya sudah menyetujui penggunaan gedung sebagai penyertaan modal. Namun, pihak bank menolak menerima gedung karena fasilitas di dalamnya rusak dan ada barang yang hilang.

"Kenapa Bank Jambi belum mau menerima? Karena fasilitas di dalam gedung itu rusak, kemudian ada barang yang hilang. Jadi, sampai sekarang belum ada serah terima penyertaan modal itu," tegas Umar Faruk.

Faruk menyatakan bahwa kerusakan fasilitas dan kehilangan barang-barang tersebut adalah akibat kelalaian dari Pemkot Jambi dalam menjaga aset daerah. Ia menegaskan bahwa masalah ini seharusnya bisa dihindari jika pemerintah lebih memperhatikan dan merawat aset yang telah dibangun menggunakan anggaran negara.

Menurutnya, meskipun kondisi fisik gedung sudah selesai dan Bank 9 Jambi telah menyetujui gedung tersebut sebagai modal, kerusakan dan kehilangan barang di dalam gedung menyebabkan bank enggan untuk menerimanya. "Ini akibat dari kelalaian pemerintah yang tidak menjaga aset," ujarnya.

Sebagai langkah penyelesaian, Umar Faruk mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil bidang aset Pemkot Jambi untuk mencari solusi. Dalam pertemuan tersebut, Faruk menyarankan agar pihak Pemkot Jambi segera berkomunikasi dengan Direksi Bank Jambi untuk membahas masalah kerusakan dan kehilangan barang di gedung tersebut. Faruk juga menegaskan bahwa masalah terkait lahan gedung Bank Jambi di Jalan Raden Mattaher sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena status kepemilikan tanah telah diselesaikan melalui keputusan pengadilan.

Pihak Bank Jambi, menurut Faruk, hanya akan menerima gedung tersebut jika kondisinya sudah diperbaiki dan fasilitas yang tercatat dalam dokumen masih utuh.

"Bank Jambi ini mau menerima jika kondisinya tidak rusak, fasilitas yang tercatat masih utuh," ungkap Faruk. (hfz)

Sumber: