Musrenbang RKPD 2024: Al Haris Paparkan 5 Prioritas Pembangunan Pemprov Jambi

Musrenbang RKPD 2024: Al Haris Paparkan 5 Prioritas Pembangunan Pemprov Jambi

Gubernur Jambi, Al Haris--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.IDGubernur Jambi, Al Haris membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 di Swiss Bell Hotel, Rabu (05/04/2023).

Musrenbang tersebut dihadiri pimpinan Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi. Hadir juga narasumber dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Direktur Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  yang diwakili oleh Koordinator Penyiapan Program Mineral dan Batubara.

Disampaikan Gubernur bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2024 merupakan momentum yang penting, karena merupakan penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

“Oleh karena itu, Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/ kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, “ujar Gubernur.

Dijelaskan Gubernur bahwa terdapat empat isu strategis yang diangkat untuk pembangunan Tahun 2024, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, kualitas hidup sumber daya manusia, bottleneck jalur logistik serta pemilu dan pilkada serentak.

“Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2024 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah “Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang selanjutnya dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut, pertama, Peningkatan Produktivitas; kedua, Pembangunan Sumber Daya Manusia; ketiga, Pembangunan Infrastruktur Daerah; keempat, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan terakhir; Kelima, Ketenteraman dan Ketertiban Umum,” jelas Gubernur.

Pada kesempatan  ini, Gubernur juga  memberikan gambaran singkat kondisi umum dan makro Provinsi Jambi. “Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020, angka kelahiran total Provinsi Jambi adalah sebesar 2,28; yang menunjukan kondisi Replacement level, dimana setiap perempuan akan digantikan oleh seorang perempuan yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya, “ucap Gubernur.

“Selanjutnya, Piramida penduduk memperlihatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi. Dimana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Disisi lain, dilihat dari pendidikan yang ditamatkan per generasi, generasi  Baby boomers  mendominasi tamatan SD kebawah dan distribusinya terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini perlu disikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial keatas, ” sambung Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, keberadaan penyandang disabilitas merupakan suatu keniscayaan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam merancang program pembangunan. Keberadaan 0,28 persen hingga 0,56 persen penyandang disabilitas umur diatas 5 tahun ini perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang serta sarana prasarana publik sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat secara mandiri beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya.

“Pada Tahun 2022 ekonomi Provinsi Jambi telah menunjukan pemulihan sebagaimana harapan, dimana tumbuh sebesar 5,13 persen lebih baik dari masa pra pandemi. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 16,92 persen, yang didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang seiring penghapusan aturan PPKM yang meningkatkan mobilitas penduduk. Sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan berarti dimana distribusi terbesar masih pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,” papar Gubernur. (adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: