Ini Nama-nama Terpidana Kasus Suap Ketok Palu Jambi, No 3 Sudah Bebas Masuk Mall

 

Adapun 5 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka hari ini adalah NU (Nasri Umar) dan MI (Muhammad Isroni) ditahan di Rutan KPK Gedung ACLC, ASHD (Abdul Salam Haji Daud) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, serta DL (Djamaluddin) dan MU (Mauli) ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

 

"Terkait kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik kembali menahan 5 orang tersangka dengan masa penahanan pertama masing-masing selama 20 hari ke depan. Terhitung 8 Mei 2023 sampai 27 Mei 2023," terang Ali Fikri.

 

Sebelumnya pada Senin (8/5), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil enam orang tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

 

Keenam orang tersangka tersebut merupakan Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yakni NU (Nasri Umar), MI (Muhammad Isroni), ASHD (Abdul Salam Haji Daud), DL (Djamaluddin), MU (Mauli) dan HI (Hasan Ibrahim).

 

Direktur Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemanggilan itu dilaksanakan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

 

"Ya hari ini kita melakukan pemanggilan 6 tersangka di Gedung Merah Putih di Jakarta," katanya, Senin (8/5).

 

Nama-nama 28 anggota DPRD Provinsi Jambi tersangka kasus suap ketok palu RAPBD Jambi:

1. Syopian

2. Sofyan Ali

3. Sainuddin

4. Muntalia

5. Supriyanto

6. Rudi Wijaya

7. M. Juber

8. Poprianto

9. Ismet Kahar

10. Tartiniah

11. Kusnindar

12. Mely Hairiya

13. Luhut Silaban

14. Edmon

15. M. Khairil

16. Rahima

17. Mesran

18. Hasani Hamid

19. Agus Rama

20. Bustami Yahya

21. Hasim Ayub

22. Nurhayati

23. Nasri Umar

24. Abdul Salam Haji Daud

25. Djamaluddin

26. Muhammad Isroni

27. Mauli

28. Hasan Ibrahim

 

Dalam kasus ini KPK telah menindak 52 orang yang terkait dugaan suap RAPBD Jambi.

 

Sejumlah anggota DPRD Jambi ini diduga menerima suap untuk memuluskan pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) tahun anggaran 2017-2018.

 

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (raf/dpc)

Sumber: