Tol Jambi-Pekanbaru Butuh Biaya Rp 100 Triliun, Tol Jambi-Betung Butuh Rp 30 Triliun

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (3/10), Dirut PT Hutama Karya,  Budi Harto mengatakan, dibutuhkan investasi tidak kecil untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS). 

 

Untuk bisa menyelesaikan ruas tol Jambi - Pekanbaru yang panjangnya mencapai 350 kilometer, kata Budi membutuhkan biaya hingga Rp 100 Triliun.

 

Sementara untuk menyelesaikan ruas tol Jambi - Betung (Sumsel) memerlukan biaya investasi mencapai Rp 30 Triliun. 

Guna menyelesaikan hingga tembus ruas tol ke Medan, Kata Budi Hutama Karya memerlukan biaya  Rp 140 Triliun. 

Adapun kini ruas tol Betung - Jambi,  sedang disiapkan kontraknya antara PT Hutama Karya dengan Kementerian PUPR. 

Dalam pelaksanaan proyek ini, PT Hutama Karya kata Budi akan mengerjakannya dengan pola baru, yakni semacam KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan PUPR. 

Melalui KPBU ini,  Hutama Karya akan menyediakan dana pembangunan dari kas ekuitas sendiri sebesar 30 persen dan dari pinjaman 70 persen. “Atas ekuitas dan pinjaman akan dikembalikan oleh PUPR selama 10 tahun secara cicilan,” terangnya.

Untuk membangun jalan ruas tol Trans Sumatera, Hutama Karya kata Budi memiliki utang senilai Rp 42 triliun. Kemudian Indonesia Investment Authority (INA) berencana membeli tiga ruas tol Hutama Karya senilai Rp 34 triliun. Dana ini kata Budi akan digunakan Hutama Karya untuk membayar utang.

“Utang kami tinggal sekitar Rp 10 triliun, yang masih mampu kami kelola dengan ruas yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebutkan pihaknya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara atau PMN kepada PT Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Rapat tambahan PMN kepada PT Hutama Karya hari ini dinyatakan disetujui,” katanya dalam RDP.

PMN Rp 7,5 triliun itu akan digunakan untuk membangun ruas Sigli-Banda Aceh senilai Rp 2,83 triliun, Kisaran-Indrapura senilai Rp 1,12 triliun,  Pekanbaru-Dumai senilai Rp 1,13 triliun, Indralaya-Muara Enim senilai Rp 2,3 triliun, dan ruas Penanjung-Bengkulu senilai Rp 97 miliar.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hutama Karya Sebelumnya mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp30,56 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa 7 Juni 2022 lalu. Namun ternyata  dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (3/10), DPR RI menyetujuinya senilai Rp 7,5 Triliun. 

Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. (dpc/ant)

 

Sumber: