MenPAN-RB: Seleksi PPPK 2022 Jelang Akhir September

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tancap gas mengurai permasalahan tenaga honorer termasuk tenaga kesehatan (nakes).

Rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan digelar Minggu (11/9), dipimpin MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Rapat juga diikuti Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

“Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya. Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya," kata MenPAN-RB Azwar Anas. Dia meminta semuanya harus melipatgandakan kecepatan bekerja.

Termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.  "Dalam satu sampai dua hari ini harus rapat dengan Menteri Kesehatan,” ujar Azwar Anas.

Menteri Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan, sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan kata Menteri Anas, berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi.

Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan, juga penurunan prevalensi stunting, angka kematian Ibu dan bayi, dan sebagainya.

“Semua harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya/distribusi mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris,” tuturnya.

Menteri Anas menegaskan, pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan. 

“Misalnya, soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga dipastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” ujar Anas. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Bima menerangkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke KemenPAN-RB.

Namun, masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022.  “Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” ucap Bima.

MenPAN-RB Azwar Anas menegaskan pemerintah memperhatikan seluruh honorer, tidak hanya dari sektor tertentu. KemenPAN-RB dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya. (esy/jpnn)

Sumber: