Update Terbaru Terkait Reshuffle Kabinet, Ini Bocoran Nama Menteri yang Diisukan Bakal Terkena Reshuffle

Update Terbaru Terkait Reshuffle Kabinet, Ini Bocoran Nama Menteri yang Diisukan Bakal Terkena  Reshuffle

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo semakin panas dimana ada sejumlah nama menteri yang akan digeser.

Menurut rumor yang beredar kabarnya ada 5 nama menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi.

Dalam reshuffle tersebut dikabarkan ada yang berganti posisi dan ada juga yang harus hengkang dari kabinet Indonesia Maju.

Bahkan dari kabar yang beredar reshuffle akan dilakukan pada Rabu 15 Juni 2022 hari ini.

Termasuk kabar adanya kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Kabarnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan digantikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sedangkan posisi Erick Thohir nantinya akan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Kursi kosong di Menteri Kesehatan nantinya akan diisi oleh Dante Saksono Harbuwono yang saat ini merupakan Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia.

Selain itu dari 5 kementerian diisukan terkena reshuffle ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang akan digantikan oleh Keta Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan posisi terakhir adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang nantinya akan digantikan oleh Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia.

Selain dari 5 kementerian diisukan terkena reshuffle juga dikabarkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan meningglkan kabinet ini.

Nah selanjutnya ada Menteri Pariwisata dan EkonoIndomi Kreatif Indonesia Sandiago Uno. 

Namun, Pramono Anung menampik kabar tersebut, dan menegaskan kembali kebijakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid II sepenuhnya kewenangan Jokowi.

"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," ujar Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: