Sutiono Diduga Bermain

Terkait parit di sisi sekolah yang sudah terbangun, ia mengatakan juga sebenarnya bukan persoalan. “Kalau parit juga, posisi disana kalau tidak ada parit itu banjir. Jadi diusulkan juga pengerjaan parit. Jadi dikerjakan parit dulu baru pagar. Yang saya sesalkan, rehab pagar ini dianggarkan dalam APBD murni, kok baru dikerjakan sekarang. Sekarang malah ribut dan bermasalah, maunya bagaimana,” keluhnya.

“Itu asset untuk rakyat dan untuk jalan rakyat. Kalau dinas PDK tak mau kasih jalan untuk rakyat ya sudah silahkan bangun saja pagarnya seperti yang dia mau,” ungkapnya.

Terkait dugaan dirinya memobilisasi masyarakat sekitar agar membuat parit dan pagar baru di sekolah, ia lagi-lagi  membantah.  “Saya tidak ada menyuruh masyarakat untuk mebangun dan membuat drinase. Pekerja itu bongkar sendiri, malahan yang bongkar pertama kali itu pelayan sekolah itu sendiri (bongkar pagar, red). Parit itu makanya dibuat begitu, karena kalau diambil dari luar pagar, kan jalan itu habis,” katanya.

“Pagar itu rencananya diluar parit. Tanah itu tanah pemerintah, ini untuk rakyat juga ini dan dikembalikan semua pada rakyat. Saya semata-mata hanya mengusulkan untuk kebaikan SD itu sendiri,”sambungnya.

Perbaikan pagar dan juga pembuatan parit itu sendiri, katanya, sudah diusulkan dalam APBD Murni 2012. “Diusulkan oleh banggar pada 2011 masuk dalam anggaran APBD murni 2012,” sebutnya.

Di bagian lain, Komisi D DPRD Kota Jambi, kemarin melakukan sidak ke SD itu untuk melihat pekerjaan yang dilakukan. Edi Syams, ketua komisi D DPRD Kota Jambi saat dimintai tanggapannya menjelaskan, kisruh pembuatan parit dan pembangunan pagar itu harus diselesaikan dengan bijak.

“Kita akan serahkan sepenuhnya persoalan ini kepada kepala dinas pendidikan. Karena kita tidak tahu maslah ini. Kita harus pertimbangkan antara kebutuhan proyek dan kebutuhan sekolah juga kebutuhan masyarakat. Masalah kemanfaatan untuk proses KBM dan kepentingan sekolah harus dipertimbangkan,” katanya singkat.

Sementara itu, Zayadi, anggota komisi D DPRD Kota Jambi menambahkan, dalam persoalan itu, kepala dinas harus langsung turun ke lapangan dan melihat kondisi di lokasi di sekolah. Jangan hanya mendapatkan informasi tanpa melihat situasi sendiri.

“Kadis harus lihat langsung ke lapangan. Kalau menurut saya, bagusnya pekerjaan disana dihentikan sementara dan kadis harus duduk bersama dengan pihak sekolah sekolah dan masyarakat. Di satu sisi sekolah punya kepentingan namun di sisi lain masyarakat juga punya kepentingan yang juga imbasnya kepada sekolah,”katanya.

“Contoh, kalau parit itu ditutup dan aliran tesumbat dan banjir, maka sekolah juga yang kena. Makanya kita minta dinas turun dulu sehari atau dua hari ini dihentikan dulu pekerjaan disana. Undang masyarakat dan sekolah duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini,”tegasnya.

(wsn)

Sumber: