Jambi Terancam Kehilangan APBN

“Itukan dianggap Silpa. Tidak mungkin 100 persen,” kata dia. Untuk APBD 2013 mendatang, diakui HBA, hingga saat ini belum dihitung berapa besaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, Pemerintah akan mengadakan rapat interen terlebih dahulu.

“Saya akan mencoba melihat dan mengevaluasi rencana-rencana program yang telah dibuat oleh para SKPD untuk 2013 mendatang,” tandasnya.

Dia menginginkan, antara belanja langsung dan belanja tidak langsung harus disesuaikan.

“Kita berharap, jangan terlalu besar belanja tidak langsung,” tandasnya. Selama ini, sering terjadi hal yang demikian, hingga perjalanan dinas lebih besar daripada proyek.

“Jadi, kita harapkan agar bisa diatasi. Minimal sama, antara belanja langsung dan tidak langsung,” tandasnya.

Dalam pertemuan dengan UKP4 tersebut, Provinsi Jambi juga memaparkan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, yang mencakup seluruh sektor, termasuk program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake).

            Gubernur mengungkapkan, ada beberapa masukan dari UKP4 dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

“UKP4 meminta rincian, sasaran, dan angka-angkanya harus jelas dan detail. Misalnya tentang wisatawan, harus jelas posisi angkanya. Sekarang berapa, diharapkan satu tahun berapa, dan seterusnya. Itu harus jelas. Guide-nya bagaimana jaraknya, berapa kilometer dari Kota Jambi, infrastrukturnya bagaimana. Itu salah satu contoh,” tutur gubernur.

“Kalau saya perhatikan, UKP4 di Jakarta harus dilaksanakan di Jambi. Itu penting untuk mengawasi program pembangunan, dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan,” ungkap gubernur.

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, untuk serapan anggaran, Jambi sudah diatas rata-rata Nasional. “Tidak mengkhawatirkanlah. Saya kira, tidak lebih buruk dari provinsi lain,” tandasynya.

Selain itu, Kuntoro juga memberikan masukan kepada Provinsi Jambi. Diantaranya, masalah honorer K1, K2 dan K3 harus diselesaikan. Kemudian masalah konflik lahan, perluasan kebun sawit harus dibatasi dan anggaran untuk prgawai harus ditekan.  “Konflik lahan itu meningkat,” tandasnya.

(fth)

 

Sumber: