Penerimaan Lampaui Target

JAKARTA - Menteri ESDM merangkap Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) Jero Wacik meyakini target penerimaan hulu migas bisa terlampaui tahun ini. Negara diperkirakan akan menerima USD 35,97 miliar (Rp 341 triliun).

                \"Penerimaan bruto dari industri hulu migas hingga akhir 2012 kita perkirakan bisa USD 62,24 miliar. Dari jumlah itu, 58 persen atau USD 35,97 miliar akan menjadi hak negara,\" ujar Jero Wacik dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI kemarin.

            Apabila itu tercapai, pencapaian sektor hulu migas akan mampu memenuhi target penerimaan. Dalam APBN Perubahan 2012, negara menargetkan penerimaan migas untuk 2012 sebesar USD 33 miliar. \"Itu berarti 107 persen dari target APBN Perubahan 2012,\" tegasnya.

              Sedangkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan mendapat hasil USD 10,6 miliar atau 17 persen dari pendapatan kotor. Angka itu berarti penerimaan migas untuk KKKS melebihi target tahun ini USD 9,5 miliar. \"Berarti bukan hanya pemerintah yang senang, KKKS juga senang dengan capaian tahun ini,\" tuturnya.

            Namun, pendapatan kotor itu masih harus dipotong untuk biaya operasi selama setahun ini. Biaya operasi migas yang ditagihkan ke negara (cost recovery) diperkirakan USD 15 miliar. \"Realisasi biaya operasi yang ditagihkan ke negara 25 persen dari total penerimaan migas,\" katanya.

       Realisasi produksi minyak periode Desember 2011-Oktober 2012 tercatat sebanyak 857.010 barel per hari atau masih di bawah target dalam APBN-P 2012 yang dipatok 930.000 barel per hari. Produksi minyak pada akhir tahun ini diperkirakan hanya 865.550 barel per hari. Adapun produksi gas sampai akhir tahun diperkirakan 7.272 miliar British thermal unit per day (BBTUD) atau di bawah target 7.915 BBTUD.

       Jero menegaskan, selama dia menjadi kepala SKSP Migas, rakyat Indonesia harus mendapatkan manfaat lebih besar dari kegiatan usaha migas. CSR yang diberikan perusahaan migas harus besar. \"CSR harus banyak. Harus sampai ke rakyat. Tadinya (CSR) yang sudah 10, jadi 20. Ini akan kita kerjakan,\" tegasnya.

           Kebijakan hulu migas pro rakyat merupakan salah satu dari empat tuntutan masyarakat terkait pembubaran BP Migas. Selama belum ada organisasi atau badan yang bersifat permanen, di bawah kepemimpinannya tuntutan tersebut akan dilaksanakan. (wir/oki)

 

                

Sumber: