Mukomuko Gandeng LBH Realisasikan Program Bantuan Hukum Warga Miskin

MUKOMUKO,JAMBIEKSPRES.CO.ID -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MUKOMUKO, Provinsi Bengkulu, menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk merealisasikan program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin yang terjerat berbagai perkara pidana dan perdata.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko M Arpi di Mukomuko, Minggu, mengatakan, alokasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Mukomko tahun 2025 bertambah dari dari tiga perkara menjadi empat perkara.

"Untuk merealisasikan program bantuan hukum untuk warga miskin ini, kami tetap menjalin kerja sama atau MoU dengan LBH, atau sama seperti tahun sebelumnya," katanya, dikutip dari Antara. 

Dia mengatakan, pemerintah daerah setempat setiap tahun mengalokasikan dana untuk melaksanakan program bantuan hukum untuk warga miskin yang terjerat perkara perdata dan pidana.

Selanjutnya, katanya, pihak LBH menyampaikan proposal usulan kerja sama untuk menggunakan dana program bantuan hukum untuk warga miskin.

Dia mengatakan, sampai sekarang sudah ada proposal usulan kerja sama dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu, selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulannya dari LBH tersebut.

"Tahun 2024, kami menjalin bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu karena lembaga itu sudah punya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujarnya.

Namun, realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Kabupaten Mukomuko tahun 2024 tidak mencapai 100 persen, hanya dua dari tiga perkara yang terealisasi tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, penyebab realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin tidak mencapai 100 persen karena ada usulan bantuan hukum untuk warga miskin tetapi diajukan oleh LBH yang belum ada rekomendasi dari Kemenkumham.

Kemudian, ada usulan pendampingan hukum terhadap warga miskin yang terjerat perkara dari LBH yang memiliki rekomendasi Kemenkumham, tetapi pada saat itu pelaksanaannya di akhir tahun sehingga tidak terkejar lagi waktunya.

Untuk itu, pihaknya tahun 2025 mematangkan persiapan agar realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin bisa tercapai 100 persen.(ANTARA) 

 

Sumber: