APBN Defisit Rp 107 T

JAKARTA- Lonjakan konsumsi BBM bersubsidi langsung menyedot anggaran negara. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun diperkirakan akan melampaui target.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, hingga akhir November 2012 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp 107 triliun. Namun, hingga akhir tahun nanti diperkirakan defisit akan melonjak di atas target Rp 190 triliun atau senilai 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Mungkin di kisaran 2,3 persen (sekitar Rp 200 triliun, Red), tapi di bawah 2,4 persen,” ujarnya kemarin (12/12).

Dalam postur APBN, defisit tersebut akan ditutup dari pos pembiayaan atau utang, baik pembiayaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir November 2012 sudah mencapai Rp 1.102 triliun atau 81,12 persen dari target APBN-P tahun 2012 yang dipatok sebesar Rp 1.358 triliun. Realisasi dari sektor pajak tercatat sebesar 84 persen dengan realisasi Pajak Penghasilan (PPh) 80,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 86 persen. Adapun realisasi penerimaan dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru mencapai 70 persen.

Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir November 2012 baru sampai level 78 persen atau Rp 1.207 triliun dari target total Rp 1.548 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi belanja memang selalu melonjak di akhir tahun.  Sebagai gambaran, per 5 Oktober lalu, realisasi belanja baru sebesar 64 persen atau sekitar Rp 999 triliun. Sehingga, dalam waktu kurang dari dua bulan, realisasi belanja melonjak Rp 208 triliun. “Hingga akhir tahun nanti, realisasi penyerapan belanja diproyeksi hanya sebesar 92 persen,” sebutnya.

Pemerintah, kata Agus, memberi perhatian khusus pada membengkaknya serapan belanja subsidi energi, baik BBM maupun listrik. Hingga akhir November, realisasinya sudah mencapai Rp 202 triliun atau 107 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBN-P 2012. “Sampai akhir tahun, ini pasti naik,” katanya.

Agus menyebut, penyerapan subsidi energi biasanya memang lebih lambat karena masih harus menunggu data dari Pertamina maupun PLN. Karena itu, realisasinya dipastikan akan jauh lebih besar dari pagu anggaran yang sebesar Rp 137 triliun. “Untuk subsidi BBM, karena volumenya bertambah (dari 40 juta kiloliter menjadi 44 juta kiloliter), maka subsidi naik menjadi Rp 230 triliun,” ucapnya.

(jpnn)

Sumber: